Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

2018, Semua Pulau di Lampung Punya Nama

Berita Geospsial, Bandar Lampung - Tahun ini seluruh pulau kecil di wilayah Provinsi Lampung harus terverifikasi dan dibakukan namanya, sehingga semua pulau di provinsi ini sudah mempunyai nama, saat Pemerintah RI kembali mendaftarkan nama-nama pulau ke PBB pada 2022 mendatang.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Lampung, Hery Suliyanto, mengatakan dengan verifikasi dan pembakuan nama pulau yang dilakukan hari ini, maka semua pulau yang masuk wilayah administrasi Provinsi Lampung telah diakui namanya secara resmi. 

"Provinsi Lampung mempunyai 132 pulau, dengan panjang garis pantai total 1.105 kilometer. Kami memang sangat berharap, tahun ini verifikasi dan pembakuan nama pulau-pulau kecil bisa selesai. Tentu saja ini penting, sebab akan jadi dasar atau acuan untuk membuat kebijakan dan arah pengelolaan pulau-pulau tersebut ke depan," kata Hery dalam wawancara dengan para wartawan, di sela kegiatan Pembakuan dan Verifikasi Nama Pulau Provinsi Lampung, di Bandar Lampung, Jumat (2/2). 

Hery mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Tim Nasional yang terdiri dari beberapa kementerian, yang telah mendukung percepatan pembakuan dan verifikasi nama pulau-pulau di Lampung. "Setelah pulau-pulau ini punya nama resmi, kami berharap pengelolaannya dapat dibenahi. Sehingga, semakin jelas yang bertanggung jawab, dan supaya tidak ada lagi kasus jual beli pulau seperti yang ramai diberitakan itu," katanya. Adapun Tim Nasional pembakuan dan verifikasi nama pulau terdiri dari BIG, Kemenko Kemaritiman, Kemendagri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dishidros AL dan Pemerintah Daerah.


Kepala Pusat Kelautan dan Lingkungan Pantai BIG, Muhtadi Ganda Sutrisna, menjelaskan bahwa bersama tim pusat dan daerah, hari ini BIG melakukan pembakuan dan verifikasi nama 46 pulau yang berada di Provinsi Lampung. "Yang kami gunakan adalah data dari tahun 2015, mengacu citra satelit mengenai titik yang mengindikasikan bahwa itu adalah pulau sesuai definisi yang disepakati secara internasional. Kami juga mengajak masyarakat setempat untuk melakukan verifikasi. Jangan sampai pembakuan nama pulau ini justru akan membingungkan mereka," ujar Muhtadi. 


Sebanyak 46 pulau yang diverifikasi dan dibakukan namanya tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Tanggamus. "Selain di Lampung, kami juga sedang merampungkan verifikasi dan pembakuan nama pulau-pulau kecil di Sulawesi Selatan. Tahun ini, targetnya BIG harus memverifikasi dan membakukan hampir 400 pulau di seluruh Indonesia, dari total dari 990 pulau," kata Muhtadi.


Kepala Subdit Toponimi Data dan Kodifikasi Wilayah I Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Herman Wirasastra Wijaya, mengatakan selain BIG, verifikasi dan pembakuan nama pulau juga difasilitasi oleh Kemendagri. Tahun ini pemerintah menargetkan sebanyak 990 pulau yang tersebar di 14 provinsi terverifikasi dan dibakukan namanya. "Yang difasilitasi Kemendagri sebanyak 593 pulau, sedangkan BIG 397 pulau. Ini nanti yang akan didaftarkan ke PBB," katanya. 

 

Pada Agustus 2017, Pemerintah RI mendaftarkan sebanyak 2.590 nama pulau ke United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) dalam konferensi di Markas Besar PBB, New York. Dengan demikian Gasetir pulau yang berisi informasi (nama, koordinat, dan lokasi) pulau RI yang telah dibakukan namanya di PBB saat ini tercatat sebanyak 16.056 pulau. "Sehingga, setelah dikurangi Sipadan dan Ligitan, juga pulau di Timor Leste, masih ada 1.448 pulau lagi yang belum dibakukan, kalau kita menyebut seluruh pulau di Indonesia ada 17.508. Inilah program prioritas pemerintah, bahwa tahun ini pembakuan dan verifikasi nama-nama pulau harus rampung," imbuh Herman. (Henny Ariesta Diana/ES)