Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

BIG Dorong Percepatan KSP dan Pemanfaatan Geoportal untuk Berbagi Pakai IG Nasional

 

Jakarta, Berita Geospasial - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Informasi Geospasial (IG) merupakan acara puncak yang digelar Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang IG dan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang BIG yang menyatakan salah satu tugas BIG diantaranya menyusun rencana dan program di bidang IG secara nasional. Rakornas IG Tahun 2018 ini diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018. Bertempat di Flores Ballroom Hotel Borobudur Jakarta, para pemangku kepentingan bidang IG bertemu guna menyusun rencana aksi penyelenggaraan IG nasional.

Rangkaian acara Rakornas IG sendiri sudah dimulai dengan serangkaian rapat pendahuluan yang diselenggarakan pada tanggal 2 Februari 2018, dilanjutkan dengan pra-rakornas pada tanggal 12 Maret 2018. Kedua rapat tersebut diselenggarakan dalam rangka penyiapan bahan Rakornas IG Tahun 2018 dalam bentuk draft kesepakatan yang kemudian diputuskan pada saat Rakornas ini. Hadir pada acara Rakornas adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang PS. Brodjonegoro; beserta Kepala BIG, Hasanuddin Z. Abidin.

Pada sesi konferensi pers, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan bahwa tahun ini merupakan tahun kedua setelah Kebijakan Satu Peta (KSP) ditunjukkan, sehingga diharapkan hasilnya sudah dapat dikumpulkan dan diintegrasikan. “Selama ini itu bukan pekerjaan yang mudah, karena setiap kementerian/lembaga memiliki informasi yang mereka buat sendiri dan diresmikan dengan pihak lain”, ungkapnya. BIG melalui KSP akan mengintegrasikan semua informasi tersebut ke dalam peta dasar yang telah standar, sehingga nantinya data yang dihasilkan bisa digunakan oleh semua kementerian/lembaga (K/L). darmin juga menegaskan bahwa kedepannya K/L tidak diperbolehkan untuk menggunakan peta lain, agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

Peta-peta tematik dalam KSP dibuat di atas peta dasar yang diselenggarakan oleh BIG. Dari 85 tematik yang telah direncanakan, peta tematik-tematik tersebut diharapkan sudah selesai semua dan bisa segera diluncurkan. Saat ini integrasinya sudah 100%, namun sinkronisasinya belum tuntas. Manfaat dari sinkronisasi ini adalah untuk menemukan bila ada tumpang tindih lahan, baik untuk kegiatan infrastruktur, pertambangan, maupun kegiatan lainnya. “Proses integrasi membutuhkan waktu mungkin dalam 2 atau 3 bulan lagi sudah tuntas, namun untuk sinkronisasi prosesnya sangat panjang yaitu sampai akhir 2019.  Kebijakan Satu Peta itu bisa dilakukan kalau ada payung hukumnya, karena kalau tidak ada pasti pihak instansi maupun terkait lainnya akan ragu-ragu dalam menjalankannya”, jelas Darmin.

K/L diharapkan dapat memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk mendukung KSP. Pada saat sinkronisasi berjalan nanti aturannya juga akan dibuat, harapannya bisa memperkaya tematik yang ada. KSP sendiri nantinya seiring dengan perkembangan data yang ada, akan ada instruksi presiden lagi ke depannya. Hal itu dilakukan dalam rangka untuk mendukung percepatan penyelesaian KSP dan pemanfaatan KSP bagi pembangunan nasional di Indonesia.

Sementara Kepala BIG, Hasanuddin Z. Abidin, kepada awak media yang hadir pada konferensi pers tersebut memaparkan terkait kemajuan pemetaan tata ruang di Indonesia. Untuk Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sendiri saat ini baru tuntas di 40 Kab./Kota, padahal kebutuhannya ada 514 Kab./Kota. BIG saat ini sedang melaksanakan percepatan penyelesaian peta tata ruang Indonesia. Untuk mempercepat RDTR, persyaratannya banyak, salah satunya yang terkait dengan BIG adalah rekomendasi peta tata ruang. Untuk kebutuhan RDTR sendiri dibutuhkan peta dengan skala 1: 5.000. Sementara saat ini yang tersedia di Indonesia untuk skala tersebut masih kurang dari 5%.

Sedangkan terkait KSP, ada 4 tahapan yang harus dilalui, yaitu : kompilasi, integrasi, sinkronisasi dan berbagi pakai. Untuk sinkronisasi tahun ini berjalan di wilayah Kalimantan. “’Untuk tahap integrasi sendiri sudah hamper selesai, maka dari itu rencananya di bulan Agustus tahun 2018 ini akan di-launching untuk skala 1: 50.000. Seiring dengan launching itu, sinkronisasi juga terus berjalan sehingga dapat diketahui daerah mana yang mengalami tumpang tindih data, dan bisa diselesaikan permasalahannya”, tutur Hasanuddin. Terkait hal tersebut, BIG juga berusaha memberikan data-data untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sementara protokol sinkronisasi sendiri sedang disusun oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan harapannya bisa selesai sebelum launching di bulan Agustus nanti.

Dalam sinkronisasi ini tidak hanya aspek teknis yang mempengaruhi, tapi juga aspek legal. Bila ada tumpang tindih lahan terkait perijinan, maka sudah masuk ke aspek legal. Banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Wilayah Indonesia yang sangat luas juga menjadi salah satu hal menjadi perhatian, karena mengingat SDM dan anggaran BIG yang terbatas. Apalagi prioritas pemerintah saat ini juga banyak, seperti misalnya sektor kesehatan, pangan, infrastruktur, dan lain-lain. Ke depannya BIG akan menyiapkan standar prosedurnya, sehingga pihak swasta ataupun terkait bisa mengerjakan sendiri.

Hasanuddin juga menyampaikan terkait rencana launching KSP di bulan Agustus 2018 nanti yang melibatkan Ina-Geoportal. Salah satu kegiatan yang sedang dilaksanakan BIG untuk mendukung hal tersebut adalah menyiapkan dan menghidupkan simpul jaringan yang ada di daerah. Rencananya dalam waktu beberapa minggu ini akan dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Simpul Jaringan (SJ) di 5 wilayah regional di Indonesia, yaitu wilayah : Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan Jawa-Bali-Nusa Tenggara. Bila SJ sudah terhubung dan aktif, nantinya untuk berbagi pakai data bisa menggunakan Ina-Geoportal secara langsung. “BIG akan menyiapkan protokol berbagi pakainya. Semua data yang ada di Ina-Geoportal tidak semuanya bebas terbuka, ada beberapa data yang tertutup, ada yang bebas. Misalnya data terkait pertahanan dan keamanan, ataupun data yang sensitif akan dibuat tertutup”, jelas Hasanuddin kepada wartawan. Semoga apa yang telah disusun dan direncanakan melalui Rakornas IG Tahun 2018 ini bisa terlaksana dengan baik, dan nantinya IG bisa dimanfaatkan oleh seluruh lapisan bangsa Indonesia. (LR/DA)