Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

BIG Jalin Kerja Sama Lagi dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi

 photo DSC_0469_zpszaicov3l.jpg

Cibinong, Berita Geospasial - Dalam rangka menyebarluaskan pemahaman dan pemanfaatan Data dan informasi geospasial kepada publik, Badan Informasi Geospasial sebagai penyelenggara utama informasi geospasial di Indonesia, menyelenggarakan kerja sama dengan berbagai stakeholder BIG, mulai dari Kementerian/Lembaga, Universitas, Pemerintah Daerah, maupun dari pihak Swasta. Sehubungan dengan hal tersebut, pada Selasa, 6 Februari yang lalu, diselenggarakan Penandatanganan Memorandum of Understanding dan Perjanjian Kerja Sama antara BIG dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Pemerintah Kabupaten Merangin, Pemerintah Kota Gorontalo dan Universitas Tanjungpura. Acara berlangsung dengan lancar di Gedung C, Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama (PPKS) BIG mulai pukul 10.00 WIB.

Kegiatan diawali dengan sambutan dari Sekretaris Utama BIG, Titiek Suparwati, yang menyampaikan bahwa IG merupakan suatu kebutuhan yang sudah tidak bisa ditawar-tawar. “BIG sebagai LPNK yang bertugas dalam melaksanakan tugas di bidang IG harus siap membantu Pemerintah Daerah dan Universitas yang membutuhkan IG”, ungkapnya. Titiek kemudian menyampaikan harapannya agar kerja sama ini memberikan manfaat bagi para pihak melaksanakan penandatanganan pada hari ini.

Menyusul kemudian adalah sambutan dari Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Merangin, Haji Safri. Kabupaten Merangin sudah memulai kerja sama dengan BIG sejak tahun 2016 dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pada hari ini melanjutkan kegiatan Pemetaan Calon Daerah Persiapan Kabupaten Tabir Raya. Pembuatan peta ini dilakukan dalam rangka persiapan pemekaran Kabupaten Tabir Raya, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa untuk pelaksanakan pemekaran, harus ada Peta Daerah Pemekaran. “Mudah-mudahan kerja sama ini bisa berjalan dengan baik. Kami juga sangat berharap BIG bisa membantu Kabupaten Merangin dalam pelaksanaan kerja sama ini”, tandasnya.

Selanjutnya Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Iskandar Kamaru menyebutkan, “Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini merupakan daerah baru yang dimekarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008. Karena Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah daerah baru, maka dalam waktu dekat kabupaten ini akan melakukan pemekaran kecamatan. Bila permasalahan batas tidak ditetapkan dengan jelas, maka dapat menjadi masalah di kemudian hari. Sehingga kami merasa MoU yang akan kita laksanakan pada hari ini sangat penting untuk kemaslahatan kita bersama”.

Setelah itu adalah sambutan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Gorontalo, Mukhtar Arsyad. Pada sambutan ini Mukhtar menyampaikan bahwa di tahun 2010 Kota Goronralo sudah ada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota yang ditetapkan dengan Perda Nomor 10 Tahun 2010. Kemudian oleh karena persyaratan RTRW harus direvisi 5 tahun sekali, maka Perda RTRW ini akan direvisi pada bulan Maret 2018. Selain itu, Kota Gorontalo juga akan melakukan pelatihan SIG Dasar selama 10 hari di BIG dengan jumlah peserta 30 orang. Mukhtar berharap kerja sama yang dijalin ini akan terus berlanjut, karena jika bicara tentang IG tidak hanya sekedar bicara pada tingkatan dasar, tetapi ada tingkatan lanjutan yang perlu dilakukan. Di akhir sambutannya Kepala Dinas PUPR menyampaikan bahwa Kota Gorontalo berkomitmen untuk selalu menjadi kota yang maju.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Tengah, Yuren S. Bahat, juga menyampaikan terima kasih kepada BIG atas terlaksananya kerja sama ini. “Dalam melaksanakan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 kami sangat berharap bahwa KSP dapat terwujud dan bersinergi”, jelas Yuren. Sehubungan dengan kegiatan penandatanganan MoU dan PKS pada hari ini, sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan dan inventarisasi pemanfaatan lahan, dan harus terus dilaksanakan dengan terus menghimpun peta dari setiap lini kegiatan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun kegiatan yang bekerja sama dengan instansi pusat lainnya. Diharapkan kerja sama ini bisa mewujudkan pembangunan yang mengacu pada pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, selain itu juga bisa dijadikan dasar dalam pembangunan yang sesuai RTRWP Kalimantan Tengah.

Menyambung kemudian adalah Rektor Universitas Tanjungpura, Thamrin Usman, yang mengucapkan terima kasih kepada BIG atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Universitas Tanjungpura untuk menyelenggarakan IG melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS). Kepercayaan ini merupakan sesuatu yang penting untuk dilaksanakan dan diimplementasikan. “Secara geografis, orientasi kita lebih kepada ‘perbatasan internal’, padahal untuk Kalimantan sendiri berbatasan langsung dengan negara lain. Keadaan ini yang membuat IG menjadi sangat penting. Masyarakat sering sekali merasa resah karena ‘Patok Batas’ dipindahkan. Padahal tidak menjadi masalah jika dipindahkan karena koordinatnya sudah ada di BIG”, tutur Thamrin.

Sebagai tuan rumah, Kepala BIG Hasanuddin Z. Abidin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir. Dijelaskan bahwa BIG tidak ada cabang di daerah. Salah satu yang diharapkan menjadi cabang dari BIG adalah PPIDS. Di setiap provinsi ada 1 PPIDS di Universitas Negeri. PPIDS diharapkan menjadi kepanjangan tangan dari BIG untuk bekerja sama dengan daerah. Untuk provinsi yang belum ada PPIDS akan direncanakan pembangunan PPIDS. Kemudian dalam rangka KSP, Mendagri sudah menginstruksikan untuk pembangunan simpul jaringan. Saat ini, simpul jaringan yang baru tersambung 9 Provinsi, 22 Kabupaten, 5 K/L. Kemudian Presiden RI juga menyampaikan agar hasil pelaksanakan KSP bisa dimanfaatan oleh Pemerintah Daerah terutama dalam mengatasi overlapping penggunaan lahan. “Informasi geospasal harus termanfaatkan dengan baik dalam pembangunan di daerah. Hasil dari KSP akan di-launching pada Agustus 2018”, kata Hasanuddin.

Terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sendiri memang menjadi prioritas di berbagai tempat, terutama untuk pembangunan nasional. Karena jika RDTR tidak selesai, maka pembangunan tidak bisa dijalankan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sendiri mencanangkan pembangunan dengan metode HITS, yaitu : Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial. Hasanuddin juga menyatakan bahwa di BIG banyak sekali data. Jika Pemerintah Daerah atau Universitas memerlukan data tersebut bisa mengirimkan surat permohonan data kepada Kepala BIG.

Acara kemudian dilanjutkan dengan kegiatan utama pada hari itu, yaitu penandatanganan MoU dan PKS. Adapun MoU atau Kesepahaman Bersama yang ditandatangani pada hari ini adalah :

(1)    Kesepahaman Bersama antara BIG dengan Universitas Tanjungpura tentang Pemanfaatan dan Pengembangan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terkait Informasi Geospasial, yang ditandatangani oleh Kepala BIG dan Rektor Universitas Tanjungpura;

(2)    Kesepahaman Bersama antara BIG dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang “Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Provinsi Kalimantan Tengah, yang ditandatangani oleh Sekretaris Utama BIG dan Plt. Sekda Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Kepala Bappeda Kalimantan Tengah;

(3)    Kesepahaman Bersama antara BIG dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang “Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang ditandangani oleh Sekretaris Utama BIG dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan;

(4)    Kesepahaman Bersama antara BIG dengan Pemerintah Kota Gorontalo tentang “Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Kota Gorontalo, yang ditandatangani oleh Sekretaris Utama BIG dan Walikota Gorontalo yang diwakili oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo.

Sementara untuk PKS yang ditandatangani adalah :

(1)    Perjanjian Kerja Sama antara BIG dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang “Pembangunan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah” yang ditandatangngani oleh Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama BIG dan Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah;

(2)    Perjanjian Kerja Sama antara BIG dengan Pemerintah Kota Gorontalo tentang “Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sistem Informasi Geografis Tingkat Dasar” yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama BIG dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo;

(3)    Surat Perjanjian Kerja antara BIG dengan Kabupaten Merangin tentang “Pembuatan Draf Peta Usulan Calon Daerah Persiapan Kabupaten Tabir Raya di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi” yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama BIG dan Sekda Kabupaten Merangin yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra kabupaten Merangin;

(4)    Perjanjian Kerja Sama antara BIG dengan Universitas Tanjungpura tentang “Pengelolaan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial di Universitas Tanjungpura” yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama BIG dan Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial di Universitas Tanjungpura.

Setelah ditanda-tanganinya MoU dan PKS pada hari itu, acara dilanjutkan dengan penyerahan souvenir dan sesi foto bersama. BIG menyerahkan souvenir berupa plakat dan buku-buku geospasial kepada daerah dan universitas yang hadir pada hari itu. Sesi terakhir acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang telah mengundang narasumber terkait dari BIG antara lain Pembangunan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan Pemetaan Batas Desa. (LR/DA/TR)