Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

BIG Undang Pimpinan Redaksi Media di Editorial Forum Percepatan Pelaksanaan KSP

 

Jakarta, Berita Geospasial – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Badan Informasi Geospasial (BIG) akan meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map Policy (OMP) pada bulan Agustus 2018. Dalam rangka untuk publikasi, serta mengupas lebih dalam terkait Geoportal KSP yang akan diluncurkan, maka dilaksanakan kegiatan Editorial Forum dengan mengundang para pemimpin redaksi media nasional yang ada di Indonesia. Acara tersebut berlangsung di Kembang Goela Restaurant, Jl. Jendral Sudirman, Jakarta, pada hari Selasa, 24 Juli 2018.

Editorial Forum dibuka oleh Kepala Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama BIG, Wiwin Ambarwulan, pada pukul 13.00 WIB. Dalam sambutannya Wiwin mengatakan, “Dengan diluncurkannya Geoportal KSP pada bulan Agustus nanti, harapanya  pemerintah dan para pimpinan redaksi media dapat mempublikasikan Geoportal KSP melalui media cetak, media elektronik, maupun media sosial masing-masing”. Acara ini diselenggarakan dengan mengundang para pimpinan redaksi media, sebanyak 11 orang perwakilan/pimpinan redaksi menghadiri acara tersebut, antara lain : Harian Kompas, Tempo.co, Mongabay, Tribunnews.com, Bisnis Indonesia, Katadata.id, TVRI, Publikita.com, Jiji Press, The Jakarta Post, dan JakTV.

Hadir sebagai narasumber adalah Wahyu Utomo, Deputi bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Perekonomian, serta Nurwadjedi, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT) BIG. Sebagai moderator adalah Luluk Lukmiyati, Presenter JakTV. Adapun tema dari acara ini adalah ‘Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta’.

Tema ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (PKSP) Skala 1: 50.000. Adapun KSP dilaksanakan pada tingkat ketelitian skala 1: 50.000, karena peta tematik skala 1: 50.000 saat ini menjadi dasar dalam penerbitan izin dan hak atas tanah di Indonesia. Ke depannya, KSP dapat berkembang ke skala yang lebih detail, untuk mendukung perencanaan pembangunan, serta penerbitan izin yang lebih akurat dan terbebas dari tumpang tindih.

Ada 3 kegiatan utama dalam KSP, yaitu Kompilasi, Integrasi, dan Sinkronisasi. Dalam paparannya, Deputi bidang IGT BIG, Nurwadjedi mengatakan bahwa sinkronisasi peta tematik dalam KSP ditargetkan selesai akhir tahun 2018. Nurwadjedi menyatakan bahwa pemerintah meluncurkan Geoportal KSP ini berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Karena untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan yang dibutuhkan adalah sebuah peta, yang nantinya bisa dinikmati oleh generasi ke generasi secara terus menerus.

Nurwadjedi juga menuturkan, dengan adanya peraturan KSP ini telah  membantu identifikasi permasalahan dasar terjadinya konflik  tumpang tindih, sebagaimana yang dicermati oleh Presiden Jokowi. "Ada masalah tumpang tindih terkait pemanfaatan lahan hutan, tumpang tindih pemanfaatan SDA dan tumpang tindih perizinan. Namun sejak tahun 2015 dengan diterbitkanya Perpres PKSP oleh Jokowi, sampai saat ini sudah ada peta IGT sebanyak 85% yang sudah siap diintegrasi”, ujar Nurwadjedi.

Acara dilanjutkan dengan materi dari Deputi bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Perekonomian, sekaligus Sekretaris Tim PKSP, Wahyu Utomo. Ia mengatakan perlunya satu geodatabase, satu geoportal, satu referensi dan satu standar yang menjadi acuan bersama dalam menyusun berbagai kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang.

Wahyu Utomo menegaskan bahwa melalui peluncuran Geoportal KSP dengan data tematik dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, harapannya dapat digunakan di tahun 2019. “Dikarenakan peta ini sangat penting untuk perencanaan pembangunan baik di pemerintah pusat atau pemerintah daerah”, ujarnya. Peluncuran Geoportal KSP sendiri bertujuan untuk meresmikan berbagi data produk KSP melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), sehingga nantinya bisa digunakan oleh K/L/Pemda dalam mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. “Dalam rangka peningkatan kepastian investasi, pengembangan ekonomi wilayah, serta peningkatan daya saing kawasan menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera”, imbuh Wahyu Utomo.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab, yang diakhiri dengan foto bersama. Melalui kegiatan Editorial Forum ini diharapkan dapat menjadi sarana berbagi informasi yang bermanfaat bagi  media atau masyarakat  tentang manfaat dari diluncurkanya KSP. Serta menjadi sarana untuk mengenalkan dan menjelaskan seluk-beluk KSP, sehingga ketika diluncurkan di bulan Agustus oleh Presiden Jokowi nantinya, pesan yang ingin disampaikan dapat disampaikan sebaik mungkin secara tepat dan benar. (IP/LR)