Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

BIG Harmonisasi Sistem Lisensi BNSP dan KAN

Jakarta, Berita Geospasal – Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan kunjungan kerja ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk membicarakan harmonisasi sistem lisensi BNSP dan Komite Akreditasi Nasional (KAN). Hal ini dilakukan untuk menciptakan sertifikat kompetensi tenaga profesional yang diakui secara nasional dan internasional.

“Kunjungan ini tindak lanjut kesepahaman bersama antara BIG, BNSP, dan KAN yang ditandatangani pada 17 Oktober 2017,” kata Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Adi Rusmanto usai kunjungan ke BNSP, Kamis, 24 Januari 2019.

Menurut Adi, terdapat tiga poin utama dalam kesepahaman antara BIG, BNSP, dan KAN. Poin pertama, Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga (LSP P3) Bidang Informasi Geospasial yang telah terlisensi BNSP dan/atau terakreditasi KAN akan diregistrasi oleh BIG.

Kedua, dalam jangka waktu enam bulan, LSP P3 BIG harus menyelesaikan proses akreditasi di BIG dan KAN serta Lisensi di BNSP. Ketiga, setelah jangka waktu pada poin kedua habis, BNSP memberikan lisensi LSP P3 Bidang Informasi Geospasial berdasarkan akreditasi oleh BIG dan KAN dengan ruang lingkup Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Informasi Geospasial serta skema yang ditetapkan oleh BNSP.

“Poin pertama kesepahaman tersebut telah diimplementasikan di BIG, dengan memberikan nomor registrasi pada setiap lembar sertifikat yang dikeluarkan lembaga sertifikasi terlisensi BNSP dan terakreditasi KAN melalui aplikasi akreditasi.big.go.id. Selain itu, pengadaan barang dan jasa 2018 di lingkungan BIG telah menggunakan SDM bersertifikat dari lembaga sertifikasi yang terlisensi BNSP dan terakreditasi KAN,” terang Adi.

Sampai dengan akhir 2018, lanjut Adi, telah terbangun lima lembaga sertifikasi person, yaitu Lembaga Sertifikasi Tenaga Profesional (LSTP) Mapin, Lembaga Sertifkasi Profesi Survei Pemetaan Ikatan Surveyor Indonesia (LSP SP ISI), LSP Geomatika, LSP Geospasial, dan LSP Geoprof.

Proses lisensi LSTP Mapin dan LSP Geoprof berlangsung lama, bahkan lebih dari enam bulan. Sementara, dalam point ketiga kesepahaman disebutkan bahwa setelah jangka waktu enam bulan habis, BNSP memberikan lisensi P3 Bidang IG berdasarkan akreditasi BIG dan KAN dengan ruang lingkup SKKNI dan KKNI Bidang IG dan skema yang ditetapkan BNSP. Karena itu, perlu dirumuskan solusi untuk penyelesaian proses lisensi dua LSP tersebut.

“Sedangkan, pelatihan asesor kompetensi bidang IG telah menjadi kegiatan rutin tahunan BIG. Pada 2017 dan 2018, BIG sudah mengadakan pelatihan asesor kompetensi bidang IG bekerjasama dengan BNSP. Tahun ini, kembali dianggarkan pelatihan asesor serupa,” jelas Adi.

Ketua BNSP Kunjung Masehat menambahkan, pelatihan asesor kompetensi bidang IG yang dilakukan sejak 2017 selalu melibatkan perwakilan dari lima LSP yang ada. “Sertifikat Asesor Kompetensi yang sudah kedaluwarsa, dapat mengajukan uji ulang dengan penambahan hari untuk upgrade formulir asesmen,” tutupnya.

Hadir pula dalam pertemuan ini, Kabag Perencanaan, Hukum dan Umum BNSP Siti Kustiati, Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial Suprajaka, dan Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Industri IG BIG Sumaryono. (GU/LR/NIN)