Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

BIG Tandatangani Kerjasama dengan K/L Pemda dan Swasta

 photo DSC_3099_zpsoemijzkz.jpg

Cibinong, Informasi Geospasial - Dibutuhkan data dan Informasi Geospasial untuk mengelola negara besar dan memiliki banyak potensi seperti Indonesia. Data dan Informasi Geospasial  yang digunakan harus terkin, akurat, dan detail.

“Sesuai amanah Undang-Undang Nomor4 Tahun 2014 tentang Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial (BIG) bertugas menyediakan serta memproduksi Informasi Geospasial Dasar (IGD), di antaranya berupa Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI), serta Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN). Selain itu, BIG juga membangun jaring kontrol geodesi serta stasiun pasut dan gaya berat di seluruh Indonesia,” kata Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin saat memberikan sambutan pada acara penandatanganan kerja sama antara BIG dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan Ttinggi, dan swasta di Aula Utama BIG, Cibinong, Bogor, Kamis, 31 Mei 2018.

Menurut Hasanuddin, BIG juga mengoordinasikan pengintegrasian peta tematik melalui Kebijakan Satu Peta (KSP). Untuk itu, pemerintah daerah diminta mengaktifkan simpul jaringan di masing-masing wilayahnya agar dapat terintegrasi dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

Selain itu, lanjut Hasanuddin, pemerintah daerah perlu menyiapakan sumber daya manusia (SDM) bidang IG untuk menyukseskan pelaksanaan pembangunan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun sekolah atau perguruan tinggi untuk mencetak tenaga IG yang andal.  Apalagi, saat ini di Indonesia hanya ada 85 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Informasi Geospasial.

“Pemerintah daerah banyak menggunakan IG untuk RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), lahan pangan, batas desa, dan lain-lain. Guna percepatan pembangunan data IG, pemerintah daerah bisa mendapatkan bantuan pihak ketiga. Namun, data tersebut tetap harus sesuai dengan spesifikasi dari BIG dan diverifikasi sekaligus validasi oleh BIG,” papar Hasanuddin.

Pada kesempatan tersebut, Hasanuddin juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo bakal meluncurkan KSP untuk seluruh wilayah Indonesia pada Agustus 2018. Pemerintah daerah diminta menyiapkan data serta Informasi Geospasial wilayah masing-masing untuk mendukung KSP.

Sementara, Sekretaris Utama BIG Titiek Suparwati pada sambutannya menjelaskan bahwa BIG bersinergi dengan berbagi instansi atau institusi serta pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan Informasi Geospasial. Hal ini dilakukan demi percepatan penyelenggaraan IG.

Sebagai informasi, kerja sama yang dilakukan BIG kali ini berupa kesepahaman bersama (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, PEmkab Sabu Rai Jua, Pemkab Sukabumi, Pemkot Manado, dan PT Ganesha. Selain itu, BIG juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Geologi, Pemkab Sampang, Pemkab Buton Tengah, Pemkab Ogan Ilir, Pemkab Sumba Timur, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Institut Teknologi Nasional (Itenas).

Usai penandatanganan MoU dan PKS, BIG meluncurkan Atlas Jalur Mudik 2018. Atlas Jalur Mudik ini berbasis pada IG yang akurat, terbaru, dan informasinya dapat dipertanggung jawabkan.

Atlas Jalur Mudik tahun ini tidak hanya menampilkan wilayah Jawa, tapi juga Sumatera, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Atlas ini disusun dari berbagai sumber, di antaranya Peta Rupa bBumi Indonesia, Peta rawan Bencana,  informasi jalan tol dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), serta informasi jalan selain tol dari Dirjen Bian Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (YI/NN)