Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Komisi VII DPR Bahas Lingkungan Hidup, Energi, dan Pertambangan di Yogyakarta

Yogyakarta, Berita Geospasial –Badan Informasi Geospasial (BIG) turut serta dalam kunjungan kerja (kunker) Komisi VII DPR ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kunjungan ini membahas terkait lingkungan hidup, energi, dan pertambangan di DIY.

Pada kesempatan tersebut, Komisi VII DPR mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) DIY serius menangani masalah kerusakan lingkungan. Hal ini karena persoalan kerusakan lingkungan yang terjadi, baik akibat sampah maupun penambangan di DIY,  kondisinya sudah  dalam taraf yang memprihatinkan.

“Manajemen pengelolaan sampah terpadu beserta dukungan regulasinya sangat penting. Apalagi mengingat Yogyakarta merupakan destinasi wisata utama di Indonesia,” tutur anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam saat kunjungan kerja Komisi VII ke DIY, Senin, 29 Juli 2019.

Menurut Ridwan, perlu ada pengetatan pemberian izin dan juga pengalihan fungsi tanah agar udara di Kota Gudeg itu menjadi lebih segar. Jika program tersebut sukses di DIY, dapat menjadi contoh daerah lainnya di Indonesia.

Berdasarkan data yang didapatkan Komisi VII DPR, kondisi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan saat ini telah melebihi kapasitas penampungan (over capacity). TPST yang berada di wilayah Bantul ini setiap harinya menerima 400-500 ton sampah dari Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul.

"Dengan luas kurang lebih 12,5 hektare, TPST Piyungan seharusnya menggunakan sistem pengelolaan sanitary landfill. Tidak hanya itu, perlu juga dilakukan sistem control landfill untuk mengatasi beban berlebih," tegas Ridwan.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DIY Gatot Sapadi menjelaskan bahwa pembangunan di wilayahnya diarahkan untuk mencapai keselarasan antara manusia, alam, dan budaya. "Kami akan menindaklanjuti seluruh masukan selama audiensi ini," ucapnya.

Kunjungan kerja ini juga disertai perwakilan kementerian/lembaga (K/L) serta BUMN yang merupakan pasanga kerja Komisi VII. Kepala Biro Umum dan Keuangan Badan Informasi Geospasial (BIG) Ali Nor Hidayat sebagai wakil BIG berkesempatan menyerahkan Peta NKRI skala 1:5.000.000 kepada Komisi VII DPR di akhir acara. (Fajrun/LR/NIN)