Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Perlunya Berbagi Pakai Data dalam kerangka Percepatan KSP dan Penguatan JIGN dalam Rangka Impelentasi OGI

 photo DSC_6589_zpsdv5ytnot.jpg

(Bali, Berita Geospasial) - Salah satu rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) Regional Jawa Bali dan Nusa Tenggara yang diselenggarakan di Kuta Bali pada 8-9 Mei 2018 adalah Diskusi panel tentang kebijakan berbagi pakai data dalam kerangka percepatan kebijakan satu peta (KSP) dan penguatan JIGN dalam rangka implementasi open government Indonesia (OGI) dan One Data yang diselenggarakan di Discovery Kartika Plaza Hotel di Kuta bali pada Rabu siang, 9 Mei 2018.

Pemateri yang hadir pada acara ini adalah Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) /Badan Pertanahan Nasional (BPN) Abdul Kamarzuki, Deputi Bid. Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah - Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo dan Staf Ahli Utama Kedeputian II Bid. Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis - Kantor Staf Presiden, Agung Hardjono dengan moderator Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) BIG, Adi Rusmanto.

Mengawali acara yang dihadiri sekitar 100 peserta dari 9 provinsi di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara ini, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, Adi Rusmanto mengatakan bahwa penguatan JIGN  didasarkan pada  UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Perpres No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial dan Perpres No. 9 Tahun 2016. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan Rakor dan Bimtek penguatan JIGN  setelah sebelumnya diadakan di Palembang untuk wilayah Sumatera, Balikpapan untuk wilayah Kalimantan, Makassar untuk wilayah Sulawesi dan Manokwari untuk wilayah Papua serta Maluku.

Pada paparannya Abdul Kamarzuki menjelaskan tentang Strategi Percepatan Pemetaan RTRW untuk Mendukung KSP Regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. “Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan: 1. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan RI yang rentan terhadap bencana 2. Potensi sumber daya alam, SDM, sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan 3. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi”, demikian tandas Abdul Kamarzuki.

Pada paparan Selanjutnya, Wahyu Utomo menjelaskan tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta(KSP) Melalui JIGN. Wahyu menjelaskan bahwa manfaat KSP untuk mendukung berbagai kebijakan dan pembangunan nasional adalah berupa kemudahan berusaha/ berinvestasi dan percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Senada dengan itu, Agung Hardjono menjelaskan bahwa Kebijakan Satu Peta untuk pembangunan dan perwujudan janji presiden. Mengutip pesan presiden bahwa kita tidak mau lagi mengulang-ngulang tradisi-tradisi lama dimana perencanaan dan penganggaran banyak dan ada yang tidak nyambung. Dan ini saya tekankan hal ini tidak boleh terjadi lagi. Dan perencanaan betul-betul terintegrasi, terkonsolidasi, terorganisasi, antar sektor, antar wilayah, antar pusat dan daerah, dan tidak ada lagi yang namanya ego sektoral.

“Manfaat kompilasi dan integrasi peta tematik ke dalam satu peta yang baik akan terlihat pada saat sinkronisasi. Sinkronisasi murupakan penyelesaian tumpang tindih kebijakan yang teridentifikasi dari peta terintegrasi”, pungkasnya. (ATM/YI)