Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Selain Capaian Realisasi Anggaran, Kualitas dari Pekerjaan Juga Penting

Cibinong, Berita Geospasial - Mengawali Tahun Anggaran 2018, Badan Informasi Geospasial menyelenggarakan kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2017 Satuan Kerja Sekretariat Utama BIG. Kegiatan dilaksanakan pada Rabu, 10 Januari 2018, bertempat di Aula Utama BIG, Gedung S Lantai 2. Acara diikuti oleh para pejabat struktural serta penyelenggara keuangan di lingkungan BIG, termasuk hadir juga Kepala BIG selaku Pengguna Anggaran, dan Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretariat Utama BIG.

Acara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2017 Satuan Kerja Sekretariat Utama BIG merupakan acara rutin tahunan yang diselenggarakan oleh BIG untuk mengakhiri pelaksanaan kegiatan administrasi tahun anggaran sebelumnya (2017), dan sebagai awalan dalam pelaksanaan pekerjaan administrasi di tahun anggaran yang akan berjalan (2018). Kegiatan digawangi oleh Biro Umum dan Keuangan selaku unit eselon dua yang mempunyai tugas pengelolaan keuangan di lingkungan BIG.

Pada sambutannya, Sekretaris Utama BIG, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Titiek Suparwati, menyampaikan apresiasi yang sangat mendalam untuk semua personil yang terlibat dalam pengelolaan anggaran BIG di tahun 2017. Semua capaian yang didapatkan tidak lain merupakan hasil dari sebuah kerja keras dan kerja sama antara personil yang terlibat secara langsung ataupun tidak, dalam proses pengelolaan kesehariannya. “Hendaknya hal ini dipertahankan, bahkan ditingkatkan dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran ke depannya, walau pada kesempatan pelaksanaan pengelolaan anggaran di tahun 2018 terdapat perbedaan sistem pengelolaan keuangan dengan melakukan penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen yang pada tahun 2018 ini kembali dipegang oleh pejabat eselon 2-nya”, ungkapnya.

Tahun Anggaran 2017 BIG mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 768.766.604.000,- dalam perjalanan pengelolaannya, berdasar data per tanggal 31 Desember 2017 diperoleh data bahwa prosentase capaian realisasi anggaran BIG adalah sebesar 92,57% atau setara dengan capaian Rp 711.639.036.540,-. Jumlah anggaran tersebut terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 74.313.992.541, Belanja Modal sebesar Rp 410.859.007.281, Belanja Barang sebesar Rp 226.466.036.718.

Titiek Suparwati juga menyampaikan Unit Kerja Eselon 2 di lingkungan Satker Seretariat Utama BIG yang capaian realisasinya pada Tahun Anggaran 2017 merupakan yang paling tinggi adalah Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika (PJKGG) yang berhasil membukukan capaian realisasi anggarannya sampai dengan 97,15%, kemudian Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum (PKH) yang membukukan capaian realisasi anggarannya sampai dengan 96,27%. Selain tentang anggaran, Titiek Suparwati juga menggaris-bawahi tentang pelaksanaan pengelolaan aset di BIG, bahwa dalam pengelolaannya, aset-aset tersebut harus dicatatkan oleh BIG, baik aset yang sudah ada ataupun yang akan datang.

Berdasar pasal 60, Perka BIG No. 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 di BIG, maka pembagian aset tersebut adalah sebagai berikut: Aset Tetap, berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan;  Aset Tetap Lainnya, buku-buku perpustakaan; Aset Tak Berwujud, berupa peta RBI, peta tematik, peta LPI, foto udara, GCP, Data CORS, dll; Aset Lancar, berupa produk persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat seperti peta cetakan, buku cetakan, dan foto udara cetakan (reproduksi), dimama tahun 2017 di BIG tidak terdapat pelaksanaan anggaran yang menghasilkan aset lancar.

Sementara pada pasal 61 dan 62, dari Perka yang sama, juga diatur tentang bagaimana cara melakukan penyerahan aset tetap dan aset tetap lainnya. Penyerahan dilakukan secara administrasi dari PPK kepada Kepala Biro UK, kemudian selanjutnya Biro UK menerima dan melakukan penatausahaan aset dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Kemudian Biro UK melakukan penyerahan aset tersebut secara administrasi kepada unit kerja. Unit kerja yang dalam hal ini merupakan unit eselon 2 menerima penyerahan aset dan menggunakan aset tersebut dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon 2 yang bersangkutan.

Untuk penyerahan aset tak berwujud (ATB), secara administrasi BAST dari ATB diserahkan dari PPK kepada Biro UK kemudian kepada unit eselon 2. Sementara penyerahan fisik ATB dilakukan dari PPK diserahkan secara langsung kepada unit eselon 2 pelaksana. Adapun untuk aset lancar, berdasar Perka BIG No. 4 Tahun 2015 pada pasal 64 disebutkan bahwa penyerahan aset lancar dilakukan dari PPK secara adminsitrasi dan fisik kepada Kepala Balai Layanan Jasa dan Produk Pusat PPKS. Secara internal di lingkungan Balai Layanan Jasa dan Produk aset lancar yang diterima kemudian dikelola dan ditatausahakan sebagaimana layaknya pengelolaan aset lancar. Untuk menjadi catatan, saat ini BIG sampai dengan periode pelaporan 31 Des 2017 mempunyai aset sebesar Rp 2.807.367.174.036,-

Sementara itu, Kepala BIG, Hasanuddin Z. Abidin pada kesempatan tersebut juga menyampaikan, “Menjadi catatan saya, kenapa pada lingkungan birokrasi yang menjadi penilaian itu hanya pencapaian realisasi anggarannya saja, harusnya nanti bisa ditambahkan juga penilaian dari kualitas pelaksanaan pekerjaannya”. Lebih lanjut lagi, Kepala BIG, menyampaikan bahwa penataan aset BIG harus memanfaatkan sistem informasi, hal ini dilakukan untuk mempermudah penelusuran dan pengelolaan dari aset-aset yang dimiliki oleh BIG. Sehingga berbagai informasi yang terkait penataan aset bisa dilihat berdasar dari penelusuran pengguna pada aplikasi sistem informasi yang dibuat tersebut.

Lalu untuk merangsang semua unit kerja eselon 2 di lingkungan BIG dalam mencapai realisasi yang optimal, Kepala BIG menyampaikan agar Biro UK yang dalam hal ini sebagai leading sector pengelolaan keuangan di BIG, memikirkan suatu mekanisme penghargaan secara internal kepada pusat-pusat atau unit kerja eselon 2 yang berprestasi, dalam hal ini melakukan pencapaian realisasi anggaran yang paling tinggi.

Terakhir, Hasanuddin juga menyampaikan bahwa semua pekerjaan terkait dengan pengelolaan keuangan, aset ataupun yang lainnya itu haruslah dilakukan dengan kerja keras, kemudian juga harus cerdas dalam bekerja, memanfaatkan berbagai potensi yang ada, dengan menggunakan networking yang sudah tersedia, misal saja bekerjasama dengan perguruan tinggi, NGO, dan yang lainnya. [DA/LR/TR]