Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

BIG, BRG, dan Kementan Akan Memanfaatkan Metodologi Pemetaan Lahan Gambut Hasil Kompetisi Indonesian Peat Prize 2018

 

Jakarta, Berita Geospasial – Lahan gambut mengandung karbon yang menumpuk selama ribuan tahun, dan mencegah lepasnya karbon tersebut ke udara sangat penting bagi bumi dan masyarakat lokal.  Dalam rangka untuk mengelola lahan gambut yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia, dibutuhkan data spasial yang akurat dan menyeluruh. Sayangnya saat ini data spasial untuk informasi lahan gambut tersebut masing kurang. Yang menjadi kendala utama dalam proses pemetaan lahan gambut adalah mengukur kedalamannya. Masyarakat bisa melindungi dan mengelola lahan gambut secara lestari jika tahu dimana gambut tersebut berada dan berapa kedalamannya. Oleh karena itu, Badan Informasi Geospasial (BIG) menyelenggarakan sebuah kompetisi yang disebut Indonesian Peat Prize (IPP), suatu kompetisi kolaboratif untuk menemukan metode pemetaan lahan gambut yang paling akurat, cepat, dan terjangkau.

Bertempat di Hotel Pullman Jakarta, pada Jumat 2 Februari 2018, bersamaan dengan pengumuman pemenang IPP tahun 2018, dilaksanakan kegiatan talkshow terkait Metodologi Pemetaan Lahan Gambut di Indonesia dan kegiatan IPP tahun 2018. Hadir sebagai pembicara adalah Kepala Badan Informasi Geospasial, Hasanuddin Z. Abidin, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead, Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan), Yiyi Sulaeman dan sebagai pembawa acara adalah Desi Anwar, seorang news anchor di salah satu kanal berita internasional yang ada di Indonesia.

“Kawasan gambut Indonesia sangat luas, kalau hanya coverage atau cakupannya dari segi mapping saja, saat ini sudah banyak earth observation satellite, kendala saat ini adalah mengukur kedalamannya, dan ini tantangannya karena kondisi lapangan dan aksesibilitasnya yang susah. Bila menggunakan pemetaan berbasiskan metode terrestris, mungkin baru selesai dalam waktu puluhan tahun, sementara konservasi pengelolaan kebakaran hutan harus cepat, makanya kemudian kita berpikir ada tidak metode yang bukan terrestris, kalau bisa (menggunakan metode) airborne base, spaceborne base (yang) langsung terbang, langsung cepat kita dapat coverage-nya, langsung ketebalannya juga kita dapat, makanya kita kompetisikan dan kompetisinya berskala internasional”, ungkap Kepala BIG, Hasanuddin, mengawali sesi talkshow yang dihadiri oleh lebih kurang seratus lima puluh orang peserta, yang terdiri dari lima finalis kompetisi, para peneliti dari Kementerian/Lembaga terkait, WRI, dan Packard Fondation selaku sponsor acara kompetisi dan perwakilan berbagai K/L dan Pemerintah Daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BIG mengungkapkan bahwa dari segi teknis tentu yang kita inginkan peta yang akurat, tetapi biasanya akurat itu identik dengan mahal, kita inginkan disini adalah (peta lahan gambut) yang akurat tapi lebih ekonomis dan mudah dilaksanakan di medan (lahan gambut) Indonesia. Ke depannya Hasanuddin menyebutkan bahwa BIG bersama dengan BRG akan melihat kembali 5 metode ini, karena pada dasarnya semua metode yang dibuat oleh para finalis adalah metode-metode yang bagus. Dimungkinkan metode satu bisa digunakan bersama dengan metode yang lain, untuk mendapatkan hasil yang lebih sesuai untuk di daerah tertentu.

Setelah memberikan ucapan selamat kepada BIG untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan IPP tahun 2018 dan juga kepada para calon pemenang, Yiyi Sulaeman dari Kementan mengungkapkan, “Sebagai peneliti, kami mengetahui susahnya membuat sebuah metodologi, apalagi (tentang lahan gambut) di Indonesia. Kendala pengelolaan lahan gambut di Indonesia yang pertama adalah lahan gambut kita sangat luas, dari 511 kabupaten dan kota di Indonesia, 146 diantaranya memiliki lahan gambut. Kementan sebagai wali data lahan gambut, sudah melaksanakan pemetaan dari jaman dulu sampai saat ini, untuk pemetaan sistematis skala 1:50.000 sudah dilakukan dari mulai tahun 2017, dengan memetakan lahan gambut di 15 kabupaten, sementara untuk tahun 2018 ditargetkan untuk memetakan lahan gambut di 30 kabupaten. Kendala utama adalah prioritas, terutama masalah pembiayaan, diperlukan kolaborasi, komunikasi, dan kerjasama dengan berbagai pihak. Dan yang paling menentukan adalah metodologi yang bakal digunakan, karena hal ini terkait dengan berapa biaya yang akan dihabiskan untuk melaksanakan kegiatan”.

Sementara itu, Kepala BRG, Nazir Foead, mengatakan “Kita boleh berbangga bahwa Indonesia dengan diprakarsai oleh BIG menjadi pemimpin dari segala kepakaran pemetaan lahan gambut sedunia menciptakan metode ini. Bagi kami (BRG) peta (lahan gambut skala) 1:250.000 yang sudah ada yang dibuat oleh BIG dan Kementan itu berguna sekali membantu kami memetakan dimana prioritas kami harus bekerja. Presiden memberikan target  2 juta hektar kepada kami, sementara lahan gambut yang ada di Indonesia (luasnya) hampir 15 juta hektar. Jadi peta 250.000 ini berguna untuk kami memilih dimana (lahan gambut) yang 2 juta hektar dimaksud. Sementara untuk merencanakan kegiatan restorasi detailnya dan membantu kebijakan di tingkat pemprov dan seterusnya kita gunakan peta dengan skala 1:50.000. Adapun untuk peta kerja kami, tentang restorasi dimana sekatnya harus dibangun, kanalnya ditutup dan seterusnya,  itu menggunakan peta detail hingga dengan peta skala 1:2.500. Nah metode yang dihasilkan dari kompetisi ini akan kita gunakan hingga ke peta kerja skala 1:2.500”.

Pemerintah Indonesia memiliki ambisi untuk mengurangi emisi hingga 29% pada tahun 2030, “Untuk hal itu BRG merasa bersyukur bahwa pada level kebijakan pada Februari 2017, sudah dikeluarkan 4 buah peraturan tentang tata kelola gambut oleh Kementerian KLHK yang mengacu kepada Peraturan Presiden pada Desember 2016, sebagai payung dari berbagai kebijakan di bawahnya. BRG sendiri bekerjasama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, sudah memulai pekerjaan pembasahan lahan gambut seluas 200.000 hektar di 2016 dan 200.000 hektar lagi di 2017, sehingga sampai dengan saat ini sudah sekitar 400.000 hektar sudah dilakukan restorasi”, ungkap Nazir Foead. ”Pada tahun 2016 terjadi penurunan drastis titik api dan luas yang terbakar, bahkan pada tahun 2017 penurunan tersebut semakin besar. Ada sebuah lembaga di Eropa yang melakukan pengukuran emisi karbon pada tahun 2015 sejumlah 910 emisi karbon karena kebakaran, dan pada tahun 2016 dihitung lagi dan tercatat emisi karbon turun menjadi 90 %”.

Terakhir, Hasanuddin juga menyampaikan perihal One Map Policy (Kebijakan Satu Peta/KSP), “One Map Policy adalah sebuah gerakan untuk mensinkronkan semua peta-peta tematik yang beredar di Indonesia dalam satu sistem referensi, satu standar, satu basisdata, dan satu geoportal. Terkait dengan peta lahan gambut, walidatanya adalah Kementerian Pertanian, dalam konteks one map policy tugas BIG adalah memastikan semua peta tematik tersebut berada di atas peta dasar yang sudah disahkan oleh BIG. Inilah kerja bersama, dan inshaAllah One Map Policy proses integrasinya untuk seluruh Indonesia ini akan di resmikan pada tanggal 18 Agustus 2018 oleh Bapak Presiden”. Demikian talkshow hari itu diakhiri dengan sesi foto bersama. (DA/LR/TR)