Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

BIG Ajak Masyarakat Bersama Amankan Data Fisik Referensi Geospasial

Makassar, Berita Geospasial - Tanda fisik Informasi Geospasial di lapangan memiliki fungsi yang sangat penting bagi referensi kegiatan pemetaan. Selain itu, tanda fisik tersebut merupakan aset Badan Informasi Geospasial (BIG) yang memiliki nilai rupiah sebagai barang milik negara. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait untuk bersama menngamankan tanda fisik tersebut.

Hal tersebut disampaikan Cecep Hamdani, Kepala Bagian Keuangan BIG pada kegiatan Diseminasi Informasi Geospasial di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (26/7). Acara bertajuk Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Data dan Informasi Referensi Geospasial tersebut dihadiri oleh sejumlah 118 peserta yang terdiri dari akademisi dan mahasiswa universitas-universitas di Makassar.

Menurut Cecep, tiap-tiap pihak memiliki perannya masing-masing dalam membantu mengamankan tanda fisik aset referensi geospasial. “Pemerintah dan masyarakat bisa mengambil peran dalam mengamankan aset apabila ada yang akan melakukan intervensi pada wujud fisik referensi geospasial dan membantu merawat dengan mempertahankan bentuk fisik referensi geospasial seperti pilar, patok atau tugu sehingga tetap berfungsi dengan baik,” tutur Cecep.

Sementara itu, internal pemerintah, baik kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, bisa membantu dari aspek pemutakhiran dengan selalu meng­-update informasi, mengukur kembali, dan memperbarui fisik referensi geospasial; serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peran referensi geospasial sebagai kebutuhan nasional.

Cecep menjelaskan ada banyak manfaat yang bisa diambil dari keberadaan referensi geospasial ini. Ia dapat membantu mitigasi bencana, mendorong pemetaan yang cepat dan akurat, dan dimanfaatkan sebagai kajian dan penelitian. “Pemanfaatan referensi geospasial ini pun berdampak sangat besar dalam pembangunan terutama untuk mewujudkan Kebijakan Satu Peta di Indonesia,” jelas Cecep.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi VII DPR Mukhtar Tompo. Menurutnya, BIG memiliki keahlian untuk menyediakan data teknis untuk mendukung pemnyuksesan program-program pembangunan. BIG seyogyanya terintegrasi dalam bentuk kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dari pusat ke daerah.

“Mestinya Kebijakan Satu Peta diintegrasikan lewat kebijakan di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Ada Perda juga. Ini bisa digunakan untuk mapping kebijakan pembangunan daerah. Kalau kita lihat, bupati walikota atau gubernur menjabat 5 tahun, padahal 5 tahun ini dia membuat visi misi, kalau berganti, ganti juga visi misinya. Seringkali pembangunan tidak fokus apabila melihat RPJMD 5 tahun dihubungkan dengan RPJPD. Jadi semestinya siapa pun itu pemimpin, silakan memipin selama 5 tahun, tapi 25 tahun ke depan harus diraih itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerahnya,” komentar Tompo. (AFN)