Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

BIG Ikuti Temu Kerja Delineasi Batas Desa/ Kelurahan di Kota Bandung

Bandung, Berita Geospasial - Badan Informasi Gespasial (BIG) bekerjasama dengan Provinsi Jawa Barat melaksanakan Temu Kerja dengan tema “Penyusunan Draf Delineasi Batas Desa/Kelurahan Secara Kartometik dalam Rangka Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumedang, Subang, Cianjur dan Bekasi, Provinsi Jawa Barat” di ruang rapat Papandayan Kantor Gubenur Provinsi Jawa Barat Gedung Sate Bandung pada Senin, 4 Desember 2017 lalu.

Acara Temu Kerja tersebut dibuka secara resmi oleh Kapala Bagian PemProv Jabar, Emma Kusumah. Pada sambutannya, Emma mengatakan bahwa pihaknya menyambut sangat baik kegiatan temu kerja Penyusunan Draf Delineasi Batas Desa/Kelurahan Secara Kartometik yang dilaksanakan BIG. Kegiatan ini bertujuan untuk percepatan penegasan garis batas Desa/Keluarahan yang ada di Kabupaten Sumedang, Subang, Bekasi dan Cianjur. Khususnya untuk Kabupaten Sumedang, dengan adanya pembuatan Waduk Jatigede maka ada pengurangan jumlah Desa/Kelurahan di kabupaten tersebut.

“Kegiatan ini bertujuan untuk percepatan pembangunan kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Pembangunan desa ini terkait dengan program Nawacita pemerintah yakni pembangunan desa. Dengan dilaksanakannya temu kerja ini, diharapkan dapat menunjang mempercepat pembangunan di seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Sehingga hasilnya ke depan dapat langsung dirasakan oleh masyakarat Jawa Barat khususnya di Kabupaten Sumedang, Subang, Bekasi dan Cianjur”, ungkapnya.

Hadir pada acara ini sejumlah narasumber terkait Informasi Geospasial (IG) dari beberapa instansi. Diantaranya adalah Kepala Bidang Batas Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PBW) BIG Eko Artanto, Kepala Bidang Promosi dan Kerja Sama BIG Sri Lestari Munajati serta para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Provinsi Jawa Barat dan Konsultan Pemetaan PT. Exsa Internasional.

Eko Artanto dalam presentasinya menyebutkan bahwa batas wilayah suatu desa/ kelurahan merupakan salah satu unsur dasar eksistensi suatu desa/ kelurahan, disamping penduduk dan pemerintahannya. Batas wilayah administrasi baik itu provinsi, kabupaten/ kota dan desa/ kelurahan pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari luas wilayah daerah di mana di dalamnya mengandung makna keberadaan suatu wilayah.

“Batas wilayah selain sebagai penentu wilayah kerja administratif juga dapat berfungsi untuk mengetahui batas-batas ruang kegiatan pembangunan, batas pengelolaan kegiatan usaha dari suatu desa/ desa/ kelurahan/ kabupaten/ provinsi. Oleh sebab itu dalam mewujudkan ketegasan batas wilayah di lapangan diperlukan pemetaan yang baik dan benar serta memenuhi aspek teknis dan di samping aspek yuridis”, kata Eko.

Batas desa/ kelurahan yang akan dihasilkan dari kegiatan ini diharapkan merupakan batas desa/kelurahan yang jelas dan pasti. Untuk itu guna mengeliminir kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran baik secara yuridis maupun teknis, antisipasi terhadap sulitnya pelaksanaan dan kondisi di lapangan dan untuk memberikan solusi percepatan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa, Mendagri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa pada tgl 15 Juli 2016 telah menerbitkan Permendagri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

“Dalam pelaksanaan, dibentuklah Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota. Diharapkan di lingkungan Provinsi Jawa Barat sudah terbetuk Tim PPBDes baik di provinsi maupun di kabupaten/ kota. Sebagai tindak lanjut tahap awal pertemuan ini, BIG menyerahkan Draf Delineasi Batas Desa/Kelurahan Secara Kartometik Batas Desa/Kelurahan di setiap Kabupaten Sumedang, Subang, Cianjur dan Bekasi, Provinsi Jawa Barat”, pungkasnya. (Bas/ATM).