Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

BIG Susun Kerja Sama Pemetaan Skala Besar Dukung Tata Ruang DIY

Yogyakarta, Berita Geospasial – Pada Kamis, 8 Juni 2018 dilaksanakan rapat koordinasi kerja sama antara Badan Informasi Geospasial dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Koordinasi dilakukan untuk membahas pemetaan skala besar sebagian wilayah DIY untuk mendukung pemetaan tata ruang Pemda DIY.  Juga sebagai implementasi kesepakatan bersama antara kedua pihak, dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam perencanaan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Diskusi koordinasi dimulai oleh Krido Suprayitno, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY), dengan menyampaikan bahwa diskusi ini menindaklanjuti Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani pada tanggal 27 April 2018 lalu di Gedhong Gadri, Kepatihan Yogyakarta.

Sesuai arahan Gubernur DIY dalam Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani tersebut, yaitu harus segera disusun Rancangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur lebih detil terkait penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dengan harapan agar PKS tersebut dapat dijadikan payung hukum kegiatan penyelenggaraan peta dasar skala 1:500 untuk mendukung pembangunan dan penyelenggaraan penataan ruang Daerah Istimewa Yogyakarta.  Pemetaan skala besar ini akan dilakukan di wilayah pilot project di NYIA (New Yogyakarta International Airport) dan Wilayah Keraton Yogyakarta.

Dalam diskusi lebih lanjut, Krido menanyakan bahwa PKS ini hanya melingkupi rencana pemetaan skala besar (1:500) di wilayah pilot project atau seluruh wilayah DIY.  Jika hanya di wilayah pilot project, maka jika akan dilakukan pemetaan di wilayah lain maka harus menyusun PKS lagi, sebaliknya jika berlaku secara umum maka dapat berkelanjutan PKS ini.

Dalam hal ini, Kepala Bidang Promosi dan Kerja Sama BIG, Sri Lestari Munajati menanggapi bahwa PKS yang akan disusun hanya untuk lokasi pilot project saja, agar lebih fokus dan PKS ini dikhususkan untuk pemetaan di wilayah tersebut.  Untuk kelanjutan kerja sama, nanti akan disusun PKS-PKS lain sehingga lebih banyak kerja sama yang bisa dilakukan.  Lestari menambahkan bahwa launching Kebijakan Satu Peta (KSP) akan dilaksanakan pada akhir bulan Agustus 2018. Hasil pemetaan ini rencananya akan dimasukkan ke dalam portal geospasial berbarengan dengan Geoportal KSP yang akan turut di-launching oleh Presiden Agustus mendatang.

Kemudian Kepala Subbag Layanan Hukum Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum BIG, Akbar Hiznu Mawanda menambahkan bahwa MoU merupakan niatan dari kerja sama dan yang penting dan bersifat mengikat adalah Perjanjian Kerja Sama (PKS). “Untuk ke depannya PKS saja yang lebih didetailkan tanggung jawab dan deskripsi pekerjaannya”, jelasnya.

 

Dari hasil diskusi tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY mengusulkan bahwa PKS bisa ditandatangani berbarengan dengan acara monitoring dan evaluasi yang akan diselenggarakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY pada akhir Juli 2018. [IP/LR/TR]