Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Evaluasi Kerjasama antara Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dengan BIG

Yogyakarta, Berita Geospasial – Pada hari Kamis, 8 Juni 2018 dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi kerja sama antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan agar dapat memantau inplementasi kerja sama antara kedua pihak, dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam perencanaan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 Pasal 4, posisi BIG berada di bawah Presiden dan dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan dan pembangunan nasional dalam hal ini adalah Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Krido Suprayatno, selaku Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan bahwa diskusi ini  menindaklanjuti Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani pada tanggal 27 April 2018 sebelumnya di Pendopo Kantor Gubernur Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Hasanudin Zainal Abidin selaku Kepala BIG.

Sesuai arahan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani tersebut, yaitu harus segera disusun Rancangan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur lebih detil terkait penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dengan harapan agar Perjanjian Kerja Sama tersebut dapat dijadikan Payung Hukum Kegiatan Penyelenggaraan Peta Dasar Skala 1:500 untuk mendukung Pembangunan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Sekretaris Daerah telah membuat Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 650/7820 tanggal 9 Mei 2018 tentang Penatapan Lingkup Kawasan Kerja Sama, pada rapat hari itu dibahas terkait tindak lanjutnya dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkannya. Adapun Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut adalah selama 7 (tujuh) bulan dari Proses awal sampai dengan penyelesaian yang dibuktikan dengan Serah Terima Pekerjaan.

Disampaikan bahwa selama ini sudah ada kesepakatan penandatanganan MoU antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan BIG terkait uji coba di 2 wilayah Kraton Yogyakarta dan Bandara NYIA. Namun MoU yang ditandatangani saat ini bersifat umum antara Pemda DIY dengan BIG, sedangkan 2 lokasi percontohan pemotretan diatas masih dikaji apakah perlu dibuat PKS lagi.

Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama BIG, Sri Lestari Munajati menyampaikan bahwa Launching Kebijakan Satu Peta (KSP) akan dilaksanakan pada akhir bulan Agustus. Terkait dengan lokasi percontohan pemotretan untuk 2 lokasi di Yogyakarta akan ada PKS dengan pihak ketiga, saat ini surat perjanjian terkait proyek tersebut telah diajukan kepada pimpinan. Sementara untuk bentuk PKS yang dibuat akan ada beberapa macam, tergantung dengan dinas mana yang akan bekerjasama. Nantinya hasil yg ada bukan merupakan peta namun berupa data dasar 3 dimensi dan 2 dimensi. “Berdasarkan informasi dan aturan BKPM DIY, memang masih menyebutkan PKS selama 12 bulan, namun dengan adanya diskusi kegiatan ini, maka akan ditindaklanjuti lagi dan memungkinkan akan dirubah menjadi 5 tahun”, tuturnya.

Kemudian dari Biro Hukum BIG, Akbar Hiznu M. menjelaskan bahwa terkait dengan MoU yang sudah berjalan MoU tidak perlu diperpanjang, karena MoU merupakan niatan dari kerjasama dan perwujudannya adalah PKS. “Untuk kedepannya PKS saja yang lebih didetailkan tanggung jawab dan deskripsi pekerjaannya”, jelasnya.

Dari hasil diskusi tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY kemudian mengikuti hasil dari MoU dengan Pihak Ketiga. Untuk menindaklanjuti penandatanganan MoU, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY mengusulkan bahwa kegiatan tersebut digabungkan dengan acara monitoring dan evaluasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY. (IP/LR)