Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Informasi Geospasial Untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Kecil Di Muara Baru, Jakarta

Berita Geospasial, Jakarta – Untuk kesekian kalinya Badan Informasi Geospasial (BIG) kembali mengadakan acara  diseminasi tentang Informasi Geospasial (IG)bersama Komisi VII DPR RI. Selasa, 3 April 2018 dengan mengusung tema “Peranan Informasi Geospasial untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan” BIG yang diwakili oleh Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai (PKLP) bersama Anggota Komisi VII DPRI RI yakni Aryo PS Djojohadikusumo mengajak warga nelayan kecil di Muara Baru, Jakarta Utara belajar mengenal apa itu Informasi Geospasial.

Bertempat di aula PKMW Al Hidayah lantai dasar Rusun Waduk Pluit Blok 9, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, sejumlah nelayan, para istri nelayan, tokoh masyarakat Muara Baru, perwakilan Kelurahan Penjaringan dan perwakilan Kecamatan Penjaringan menghadiri diseminasi IG ini dengan panduan moderator Bayu Arya Wira.

Suasana diseminasi IG kali ini cukup hangat dengan diisi oleh riuhnya anak-anak nelayan yang ikut menemani di luar aula tersebut sehingga suasana kekeluarga yang tercipta di rusunawa ini terbawa di dalam acara diseminasi yang biasanya bersifat formal. Mengawali acara, pak Nandang perwakilan dari Kecamatan Penjaringan mengucapkan selamat datang kepada para hadirin terutama para nelayan di Muara Baru. Nandang menghimbau kepada para nelayan Muara Baru untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan banyak bertanya karena ada pakar yang datang dan bisa membantu meningkatkan kesejahteraan. Nandang juga menyampaikan bahwa Indonesia itu dikenal Jaya Di Maritim jadi doakan semua pemimpin negeri ini bisa membuat nelayan sejahtera khususnya nelayan di Muara Baru, Jakarta.

Himbauan ini juga disampaikan kembali oleh Pak Aryo sebagai anggota Komisi VII DPR RI. Aryo memahami benar apa yang diinginkan para nelayan Muara Baru ini dimana sejak adanya reklamasi pantai Jakarta semakin jauh menangkap ikan, jadi dengan kedatangan BIG yang akan membagi ilmu tentang IG merupakan kesempatan baik.  Aryo menambahkan pula bahwa dirinya pun belum begitu paham tentang IG namun para nelayan dan hadirin diinformasikan bahwa IG itu lebih mudah dipahami kebanyakan orang dengan nama peta.

Usai sambutan dari Kecamatan Penjaringan dan anggota Komis VII DPR RI dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata dari BIG yang wakili oleh Ibnu Sofian, Kepala Bidang Kelautan, PKLP-BIG dan foto bersama.

Ibnu Sofian menyampaikan presentasinya terkait IG kelautan yang bisa diterima oleh para nelayan dan tokoh masyarakat disana. Di dalam presentasinya disampaikan bahwa orang Indonesia lebih familiar menggunakan Google Map dan itulah IG yang paling sederhana dan mudah dipahami saat ini. IG atau peta bisa digunakan untuk banyak hal diantaranya nelayan bisa memakainya sebagai alat untuk mencari ikan dan menentukan jumlah solar yang harus dikeluarkan saat melaut. BIG dalam tugasnya bisa menginformasikan tinggi rendah gelombang air laut, arus air laut sehingga para nelayan di Muara Baru tertolong dalam mencari ikan yang aman di pantai Jakarta. Selain itu BIG juga bisa menginformasikan deteksi dini bahaya banjir, ROB dan banjir ROB di pantai Jakarta.

Reklamasi itu dibuat awalnya baik namun tidak dibarengi dengan evaluasi  sosial yang terkena dampak dari kegiatan reklamasi tersebut. Sebagai contoh, di Tarakan dilakukan reklamasi dengan penanaman bakau yang mana menjadi tempat hidup kepitik Soka dan nelayan disana beternak kepitik Soka menjadi sumber tambahan selain melaut. BIG juga bertugas memikirkan para nelayan seluruh Indonesia karena apa yang dikerjakan BIG menjadi sumber informasi hulu untuk kebijakan pemerintah yakni Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Salah satu WPS yang sedang ramai dibicarakan diantaranya pembangunan tol laut dan Pelabuhan Tanjung Priok masuk dalam rencana tol laut itu.  Ibnu menyampaikan bahwa kesempatan menetap hidup di Muara Baru itu baik dimana penurunan tanah sekitar 6 cm tiap tahun masih relatif aman dibandingkan dengan penurunan tanah di wilayah Meikarta yang sedang mengiklankan diri sekitar 15 cm.

Pak Darmo yang merupakan warga rusunawa Muara Baru, Jakarta menyampaikan keluh kesahnya kepada para narasumber terkait hubungannya kegiatan BIG  dan komisi VII DPR RI datang kesini. Pertanyaan tersebut diantaranya mengenai kepastian hukum kepemilikan rusun kepada anggota DPR RI, banyaknya pembangunan gedung di sekitar Muara Baru cukup membingungkan para nelayan kecil Muara Baru dimana menaruh perahu sebagai alat bekerja, kepengurusuan e-KTP warga rusunawa belum ada, selama ini hanya blangkonya saja jadi untuk mengurus administrasi apapun misal berobat dengan BPJS sulit.

Aryo menyampaikan bahwa komisi VII DPR RI akan membantu melobi pemerintah DKI Jakarta memberikan kepastian hukum kepemilikkan rusun untuk para warga Muara Baru dengan memperkenalkan program DP nol rupiah. Memang membutuhkan banyak dana dan bila para nelayan bisa menabung di bank DKI mudah-mudahan bisa ikut dalam program DP nol rupiah yang menjadi syarat mutlak. Untuk e-KTP memang jumlah blangko KTP wilayah DKI Jakarta kurang jadi mohon maaf bila ada warga belum memiliki. Mengenai dimana para nelayan bisa menaruh perahunya karena banyaknya pembangunan gedung, BIG itu bertugas sebagai wasit peta sedangkan untuk penataan ruang wilayah menjadi tugas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

BIG memberi janji bahwa tahun depan 2019  akan meluncurkan aplikasi informasi mengenai laut kerja sama BIG dengan BMKG. Harapannya bisa dipergunakan nelayan terutama nelayan Muara Baru, Jakarta. Untuk saat ini yang masih dikejar pengerjaannya adalah pengumpulan data dukung. (AS)