Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Klinik Asistensi dan Supervisi BIG untuk Percepatan Penyelesaian RTRW Provinsi Jawa Barat

Bandung, Berita Geospasial - Masih dalam rangkaian acara klinik asistensi dan supervisi perpetaan tata ruang yang diselenggarakan oleh Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PTRA) BIG, pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, diselenggarakan hari kedua kegiatan klinik tersebut. Bila sehari sebelumnya klinik fokus pada percepetaan penyelesaian perpetaan untuk Rencana Detil Tata Ruang, pada hari ini fokus untuk percepatan penyelesaian perpetaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berlangsung di ruang rapat Hotel Ibis Braga, Bandung, acara kembali dihadiri para perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Sebanyak kurang lebih 60 peserta memadati ruang acara pada hari itu. Termasuk dari daerah yang pada hari sebelumnya belum menyerahkan data atau belum selesai asistensi dan supervisinya, boleh dilanjutkan pada hari kedua ini. Untuk kebutuhan percepatan RTRW ini para peserta yang hadir membawa kelengkapan dokumen berupa kondisi status, minimal sumber data sudah terkoreksi geometris dan bisa digunakan untuk pembuatan peta skala 1: 250.000 (RTRW Provinsi), 1: 50.000 (RTRW Kabupaten), dan 1: 25.000 (RTRW Kota). Adapun kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa di tahun 2017. Harapannya melalui kegiatan ini daerah bisa mengalami peningkatan status, capaian, dan asistensi, baik untuk peta maupun substansinya.

Acara hari itu diawali dengan sambutan dari Kepala Bidang Pemetaan Tata Ruang PPTRA BIG, Ryan Pribadi. Ryan mengungkapkan perasaan senangnya karena acara ini bisa terlaksana, dan harapannya bisa terselenggara dengan rutin. Disampaikan bahwa saat ini memang ada 4 provinsi yang setiap 1 bulan sekali melaksanakan asistensi untuk RTRW-nya. Kebetulan lokasinya memang di Jawa, karena terkait penyelesaian pemetaan RDTR dan evaluasi RTRW, SDM di Jawa didukung oleh akademisi yang cukup, sehingga untuk Jawa bisa dikondisikan terlebih dahulu. Apalagi untuk keberadaan PPIDS di Jawa sudah relatif cukup aktif.

“Untuk asistensi ini, kita juga melibatkan PPIDS dari ITB secara rutin untuk memberikan pendampingan dan supaya tepat sasaran. Hal yang secara teknis pemetaan bisa dibicarakan dengan lebih detil. Kami juga berencana untuk bergerak keluar Jawa, tahun kemarin Jawa Barat dan Yogyakarta yang sudah rutin, tahun ini ditambah Jawa Tengah dan Jawa Timur, berikutnya akan ditambah untuk daerah di luar Jawa”, ungkapnya. Kegiatan ini diselenggarakan harapannya supaya aspek-aspek perpetaan bisa dibicarakan secara rutin dan internal.

Untuk ke depannya BIG memang melibatkan mitra kerja di daerah, semangatnya yang pertama adalah untuk percepatan; kedua bagaimana aspek perpetaan tersebut dapat digunakan untuk mendukung KSP. “Kita berharap ke depannya masalah KSP dan sinkronisasinya bukan merupakan hal yang sulit. Jadi hal-hal terkait tata ruang atau pemetaan bisa dibicarakan melalui data dan IG yang baik. Salah satu yang kita lakukan ini yaitu komponen afektif pemetaan yang mengarah pada satu peta yang sama, dengan tata ruang yang sama yang terintegrasi antar wilayah seluruh Indonesia”, tuturnya. Untuk Provinsi Jawa Barat sendiri sudah memproses review dan revisi, dan di Jawa Barat petanya sudah siap untuk dijadikan acuan kabupaten/kota untuk aspek perpetaan. Untuk kabupaten/kota memang agak sulit dalam menyamakan standarnya, karena selain jumlahnya cukup banyak, juga permasalahan internal di dalamnya cukup bervariasi.

Ryan menjelaskan bahwa terkait asistensi bisa dilihat di website : tataruangbig.com. Di website ini bisa dilihat bagaimana status asistensi yang dibedakan menjadi beberapa warna dengan arti berbeda. website ini merupakan salah satu bentuk transparansi BIG. Selain untuk melakukan asistensi dan supervisi, dapat dilihat juga permasalahan yang ada terkait perpetaan tata ruang, apakah teknis atau non teknis. Dalam pelaksanaannya, bentuk non teknis ini biasanya yang menghambat dan memerlukan keterlibatan dari banyak pihak.

Status asistensi ini dipantau terus oleh BIG dan akan diberikan laporan kepada daerah, sebagai salah satu bentuk dukungan dan kepedulian BIG terhadap penyelesaian RDTR dan RTRW. BIG mencoba menganalisis apa yang menjadi hambatannya. “Jadi kami mencoba melihat berita dari tiap-tiap daerah dan apa hambatannya”, jelas Ryan.

Status pada tahun 2017 ada 2018 kali pertemuan atau asistensi,  jadi kalau di rata-rata dalam sehari ada 5 atau 6 pertemuan atau asistensi dengan daerah. Kalau 2018 pertemuan atau asistensi di daerah mungkin akan berkurang di BIG dan pindah ke masing - masing provinsi. Ryan menambahkan, “Sekitar dari 2018 itu kita ambil ada 1305  di tahun 2017 kemarin, dan kalau kita lihat dari permasalahan teknisnya ada 575 yang terkait pada sumber data”. Aspek pemetaan itu sebetulnya permasalahan teknis yang sifatnya juga pengambilan keputusan, yaitu upaya yang bisa dilaksanakan secara teknis juga, misalnya : pengolahan data, penyelesaian hal-hal yang sifatnya SDM bisa dibantu BIG. Menutup sambutannya Ryan mengharapkan agar forum ini bisa memberikan kontribusi ke arah yang lebih baik, supaya aspek perpetaan bisa selesai, dan semuanya dapat merasakan manfaat dari data dan IG khususnya terkait tata ruang yang baik.           

Menyambung kemudian adalah sambutan dari Hendra Wardhana, Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang, Perwakilan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Jabar. Disampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada BIG karena bersedia mengadakan acara ini di Bandung. Diceritakan harapannya agar acara klinik ini bisa berjalan rutin, karena bila harus ke kantor BIG di Cibinong membutuhkan upaya yang cukup besar. Bahkan Hendra juga menyampaikan bahwa Ia akan mengkomunikasikan kepada pimpinan supaya ke depannya kegiatan klinik seperti ini bisa berlangsung di Kantor Bina Marga, dengan ruangan yang cukup memadai.

“Sejak 2017 Bina Marga mendapat pekerjaan baru di bidang tata ruang, bila awalnya hanya menangani RDTR, sekarang menangani RTRW juga, karena yang dulunya di provinsi sekarang juga ada di Bina Marga dan Tata Ruang. Sebagai informasi sekarang untuk proses rekomendasi RTRW berada di Bina Marga dan Tata Ruang”, jelas Hendra.

Diungkapkan bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, maka tiap kabupaten/kota diwajibkan untuk segera membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) untuk mempermudah koordinasi antar daerah. Pembentukan TKPRD kabupaten/kota ini wajib dilaksanakan paling lambat 1 tahun sejak Permendagri tersebut dikeluarkan, yaitu pada 21 Desember 2017. Hendra juga mengungkapkan bahwa daerah berkomitmen mendorong provinsi agar TKPRD bisa segera dibentuk.

Acara kemudian diteruskan dengan kegiatan klinik asistensi dan supervisi. Setiap daerah yang hadir menempati meja yang telah disediakan sesuai dengan daerah masing-masing dan pedamping dari BIG sebanyak 9 orang. Adapun berbagai daerah yang hadir antara lain dari : Kab. Bandung Barat, Kab. Ciamis. Kab. Cianjur, Kab. Sumedang, Kab. Tasikmalaya, Kab. Indramayu, Kab. Bandung, Kab. Cirebon, Kab. Purwakarta, Kab. Bogor, Kab. Subang, Kab. Bekasi, Kabupaten Karawang, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Pangandaran, Kab. Garut, Kab. Sukabumi, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bandung, dan Kota Banjar. Setiap daerah dibagi ke dalam 9 kelompok sesuai pendamping masing-masing dari BIG. (LR)