Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Pansus RTRW DPRD Jateng Pertanyakan Perubahan Batas Wilayahnya

Cibinong, Informasi Geospasial: Badan Informasi Geospasial (BG) menerima kunjungan dari  Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Jawa Tengah pada Selasa, 22 Mei 2018. Kunjungan ini untuk membahas terkait pergerseran dan perubahan batas di Jateng.

Ketua Pansus RTRW Abdul Aziz menyampaikan, telah terjadi perubahan besar di wilayah Jateng pada Peta Rupa Bumi Indonesia yang dikeluarkan BIG. Salah satunya, ada wilayah cukup luas yang terkena abrasi.

"Ini menimbulkan implikasi cukup banyak. Ada banyak daerah di pantai utara Jawa yang tergerus abrasi, sehingga garis pantai berubah," ucap Aziz di Aula BIG, Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Perubahan garis pantai tersebut, lanjut Aziz, menyebabkan perubahan penampakan rupa bumi di Jateng. Perubahan ini tentunya berpengaruh pada pelaksanaan proyek strategis nasional yang dilakukan sesuai dengan RTRW, Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTR), serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

"Contoh nyatanya kawasan industri Wijaya Kusuma milik provinsi (Jateng) yang berada di Semarang. Secara kasat mata, wilayah tersebut berupa bangunan. Tai, di peta, kawasan tersebut terpotong garis pantai," beber Aziz.

Kepala Bidang Pemetaan Tata Ruang Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas BIG Ryan Pribadi menanggapi, bahwa bangunan yang terpotong garis pantai kemungkinan disebabkan kesalahan interpretasi operator. Perbedaan antara kondisi di lapangan dan yang tergambar di peta sangat mungkin dilakukan revisi.

"BIG membuat peta berdasarkan sumber data tertentu. Data tersebut tepat dan sesuai dengan kondisi di lapangan saat itu, terlepas dari kesalahan interpretasi. Karena itu diharapkan peran daerah dalam update area masing-masing, misal update garis pantai," jelas Ryan.

Ryan menegaskan, BIG sebagai badan yang bertugas menyediakan Informasi Geospasial DAsar memiliki kekuatan hukum dan tidak perlu diragukan kekauratan serta kebenarannya. Jika ada perbedaan data di lapangan dan yang tergambar di peta, daerah cukup memberikan informasi pada BIG agar dilakukan review.

"Saat memberikan informasi update, daerah diharapkan membawa data pendukung termutakhir sebagai dasar," pungkasnya. (NN)