Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Perlukah BIG Mendukung Inklusivitas Para Difabel secara Berkelanjutan?

Pagelaran fragmen/tari lakon yang mengangkat cerita Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang yang mengusung tema: “Indonesia Bekerja” yang dilanjutkan dengan Penyerahan Peta Timbul (Braille) NKRI dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Yayasan Dria Manunggal kepada Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa, menjadi gong dari Acara Puncak Hari Disabilitas Internasional (HDI) di Lapangan Siwa, Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta, 2 Desember 2017. Bertema internasional:  “Transformation Towards Sustainable and Resilient Society for All” dan bertema nasional: “Menuju Masyarakat Inklusi, Tangguh, dan Berkelanjutan,” menurut Khofifah, penyelenggaraan HDI kali ini banyak memberikan hal substantif bagi Indonesia.

Banyak hal out of the box yang disajikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istiwewa Yogyakarta (DIY). Salah satunya, pertunjukan Simulasi Siaga Bencana oleh para penyandang disabilitas. Khofifah mengatakan kegiatan out of the box ini dapat diikuti oleh pemerintah daerah lainnya di Indonesia.  Termasuk ketika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diterbitkan, DIY adalah pemerintah daerah yang pertama menerbitkan Rancangan Peraturan Daerah Disabilitas yang kemudian diikuti oleh ketujuh provinsi lainnya, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau, dan terakhir DKI Jakarta.

Selain fragmen/tari lakon dan simulasi bencana oleh kaum difabel, memang HDI kali ini diramaikan dengan berbagai kegiatan yang mendukung inklusivitas kaum difabel.  Di antaranya:

  1. Persembahan Tari Angguk dari siswa-siswi penyandang tunarungu dan tunagrahita SLB Negeri I Kulon Progo;
  2. Persembahan Lagu Mars Disabilitas Indonesia oleh para penyandang disabilitas;
  3. Penandatanganan komitmen bersama antara Menteri Sosial RI dan Gubernur DIY tentang Rehabilitasi Sosial;
  4. Pemberian Penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk Penari Kecak Terbanyak Penyandang Disabilitas Netra yang dilaksanakan di UPT Kementerian Sosial RI di Tabanan Bali, pada tanggal 28 November 2017;
  5. Pemberian Hadiah bagi 3 (tiga) Pemenang Lomba Menulis Bagi Guru dengan Tema “Gagasan Pendidikan Inklusi” dalam rangka Hari Disabilitas Internasional 2017;
  6. Pameran Kreativitas Penyandang Disabilitas; dan
  7. Gerak Jalan Santai Bersama Penyandang Disabilitas.


Peringatan HDI yang dilaksanakan di Candi Prambanan ini dihadiri oleh para penyandang disabilitas dari berbagai daerah di Indonesia. Para penyandang disabilitas terdiri dari:

1. Tunanetra (gangguan penglihatan/ buta);
2. Tunarungu (tidak dapat mendengar dan/ kurang dalam mendengar);
3. Tunawicara (tidak dapat berbicara/ bisu);
4. Tunadaksa (cacat tubuh);
5. Tunalaras (sukar mengendalikan emosi dan sosial);
6. Tunagrahita (cacat pikiran/ lemah daya tangkap);
7. Tunaganda (penderita lebih dari satu kecacatan).

Dalam sambutannya, Khofifah juga menyampaikan bahwa inklusivitas bukan hanya milik dari kaum difabel tapi milik seluruh lapisan masyarakat. “Dalam upaya meningkatkan masyarakat yang tangguh, inklusivitas ini harus dibangun dari strata ekonomi paling rendah. Inklusivitas tidak hanya bagi penyandang disabilitas dan non disabilitas. Pada hari ini kita diingatkan untuk meningkatkan kesetaraan. Bagaimana agar berkelanjutan, bahwa hari ini bagian dari kita memanggil kembali memori bahwa ada perilaku kita yang belum memenuhi hak-hak kelompok tertentu, dalam hal ini disabilitas. Mulai dari sisi pendidikan, politik, budaya, dan seterusnya.”

Terkait pandangan Khofifah tersebut, memang menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, para penyandang disabilitas memiliki hak-hak:

1. Hidup;
2. Bebas dari stigma;
3. Privasi;
4. Keadilan dan perlindungan hukum;
5. Pendidikan;
6. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. Kesehatan;
8. Politik;
9. Keagamaan;
10. Keolahragaan;
11. Kebudayaan dan Pariwisata;
12. Kesejahteraan sosial;
13. Aksesibilitas;
14. Pelayanan publik;
15. Perlindungan dari bencana;
16. Habilitasi dan rehabilitasi;
17. Konsesi;
18. Pendataan;
19. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. Berekspresi; berkomunikasi; dan memperoleh informasi;
21. Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
22. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

HDI kali ini memang mencerminkan upaya mempersuasi dan mengingatkan kembali berbagai pihak untuk mendukung berbagai ragam inklusivitas di Indonesia. Penguatan dalam bidang, termasuk ekononomi, pendidikan, dan berpolitik, juga merupakan bagian dari implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016 tersebut. BIG sudah sekian lama berkontribusi mendukung inklusivitas kaum difabel bahkan sebelum UU Nomor 8 Tahun 2016 tersebut disahkan dengan mensosialisasikan peta dalam bentuk peta timbul/taktual dengan pendekatan persepsi para tuna netra. Pada kesempatan HDI ini, BIG menyerahkan peta taktual wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Ukuran media peta 185 cm x 100 cm;
2. Skala peta adalah 1:3.500.000;
3. Bingkai berukir dengan lebar 15 cm;
4. Keterangan peta menggunakan huruf braille;
5. Proses cetak dengan tatah kentheng; dan
6. Peta tektual terbuat dari bahan tembaga.

Perwakilan BIG dalam hal ini, Sekretaris Utama, Titiek Suparwati, dan Deputi Bidang IGT, Nurwadjedi, juga menggunakan kesempatan ini untuk menginisiasi kerja sama antara BIG dengan Kementerian Sosial RI sebagai wujud komitmen mendukung program inklusivitas bagi para penyandang disabilitas. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, BIG dan Kementerian Sosial RI akan menyusun nota kesepahaman agar akses informasi peta taktual dapat lebih berdaya guna ke lapisan masyarakat yang lebih luas.

Hadir dalam acara ini juga Wakil Gubernur DIY, Sri Petahana Paku Alam X; yang menyampaikan pesan dari Gubernur DIY bahwa HDI merupakan momentum untuk memperhatikan disabilitas dan tidak berlebihan karena memang hak-hak disabilitas dan integrasi sosial ekonomi kurang dirasakan. Terbukti penyandang disabilitas tidak mendapat akses pekerjaan. Ujarnya:  “Tantangan penting bagi pemerintah semakin meningkat karena semakin banyaknya pendandang disabilitas di Indonesia. Agar masyarakat dunia mulai memperhatikan kualitas hidup penyandang cacat dengan prinsip persamaan dan partisipasi penuh aspek kehidupan.”  Beliau juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dipilihnya Candi Prambanan sebagai tempat penyelenggaraan. “Kami berharap dapat menyosialisasikan dan mengimplementasikan UU Nomor 8 Tahun 2016 sehingga perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas dapat terwujud.” [YIY/RA/AD]