Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Editorial Forum Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Jakarta

Pemerintah tengah fokus untuk menanggulangi faktor-faktor yang menghambat kemudahan dan kepastian berusaha/berinvestasi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan wilayah. Salah satu faktor utamanya adalah permasalahan tumpang tindih kebijakan antar lembaga pemerintah terutama dalam hal perizinan dan pemanfaatan ruang. Kebijakan Satu Peta (KSP) menjadi upaya Pemerintah untuk mewujudkan peta dengan satu referensi dan satu standar, agar dapat dijadikan acuan bersama penyusunan perencanaan pembangunan berbasis spasial.

Pada tahun 2016, Pemerintah telah meluncurkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 mengenai Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (PKSP). Kebijakan Satu Peta dilaksanakan pada tingkat ketelitian skala 1:50.000 karena peta tematik skala 1:50.000 saat ini menjadi dasar dalam penerbitan izin dan hak atas tanah di Indonesia. Ke depannya, Kebijakan Satu Peta dapat berkembang ke skala yang lebih detail, untuk mendukung perencanaan pembangunan serta penerbitan izin yang lebih akurat dan terbebas dari tumpang tindih ke depannya.

Kebijakan Satu Peta dilaksanakan dalam 3 kegiatan utama, yaitu (1) Kompilasi – pengumpulan peta tematik, (2) Integrasi – koreksi peta tematik terhadap peta dasar, dan (3) Sinkronisasi – penyelesaian permasalahan tumpang tindih antar peta tematik.

Sejak 2016, Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta telah menyelesaikan Kompilasi untuk 82 dari 85 peta tematik (96%) dari 19 K/L Wali Data dan Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota di 34 provinsi. 3 peta tematik belum terkompilasi karena belum tersedia secara nasional.

Kegiatan Integrasi secara keseluruhan telah selesai sebesar 84%, dengan kemajuan yang bervariasi di masing-masing wilayah. Kemajuan Integrasi di masing-masing wilayah adalah sebagai berikut: Kalimantan 86%, Sumatera 93%, Sulawesi 92%, Bali dan Nusa Tenggara 83.5%, Jawa 82%, Maluku 76%, dan Papua 74%. Peta tematik hasil Integrasi tersebut sudah diinput ke dalam Geoportal Kebijakan Satu Peta dan akan dapat diakses oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada Peresmian (Soft Launching) Kebijakan Satu peta di Bulan Agustus 2018 di http://portalksp.ina-sdi.or.id (belum bisa diakses saat ini).

Terhadap peta tematik hasil Integrasi tersebut, Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta mengidentifikasi permasalahan tumpang tindih yang dimulai dari wilayah Kalimantan sesuai instruksi Presiden. Framework dan pendekatan yang dipergunakan di Kalimantan akan direplikasikan untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih di wilayah lainnya. Saat ini telah teridentifikasi sejumlah permasalahan tumpang tindih di Kalimantan, di antaranya permasalahan tumpang tindih terkait pemanfaatan hutan, tumpang tindih pemanfaatan Sumber Daya Alam, dan tumpang tindih perizinan.

“Kebijakan Satu Peta akan berperan penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan, meningkatkan kemudahan berinvestasi, serta menyelesaikan sengketa pemanfaatan lahan dan konflik perizinan,” papar Wahyu Utomo, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian. “Updating peta kedepannya menjadi sangat penting untuk memastikan seluruh peta tematik Kebijakan Satu Peta sesuai dengan kondisi eksisting di lapangan dan terhindar dari tumpang tindih ke depannya,” tambah Nurwadjedi, Deputi Informasi Geospasial Tematik Badan informasi Geospasial.

Sehubungan dengan hal tersebut, komitmen yang kuat dari masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk meng-update dan memanfaatkan hasil Kebijakan Satu Peta dalam penyelenggaraan pembangunan sangat dibutuhkan untuk memastikan kesuksesan Kebijakan Satu Peta. Dengan demikian Kebijakan Satu Peta dapat mewujudkan pembangunan Indonesia yang efektif dan berkeadilan.

 

Narahubung:

 Ir. Dodi S. Riyadi, MT, Asisten Deputi Bidang Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Kementerian Koordinator Perekonomian RI, (+62 816 1812 999)

 Dra. Lien Rosalina, MM, Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, BIG, (+62 816-1431-563)