Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Sinergi Bersama Mewujudkan Satu Peta di Biak Numfor Papua

(Biak, Berita Geospasial) - Biak Numfor menjadi pilihan daerah berikutnya dari acara bersama antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan mitra kerjanya di badan legislatif, yakni DPR RI di Komisi VII. Acara Diseminasi Informasi Geospasial kali ini mengambil tema “Sinergi Bersama Mewujudkan Satu Peta”. Pelaksanaannya sendiri dilakukan di Gedung Serba Guna HIB Kampung Sorido, Distrik Biak Kota, Biak Numfor, Papua pada Senin, 9 April 2018.

Mengawali acara diseminasi yang dihadiri oleh sekitar 110 orang dari masyarakat, tokoh masyarakat serta akademisi ini, Tony Wardoyo selaku Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Papua memberi sambutan. Dalam sambutannya, Tony Wardoyo menjelaskan bahwa BIG ini adalah mitra kerja Komisi VII DPR RI. “BIG termasuk Kemenristek Dikti menjadi mitra kerja Komisi VII DPRI. BIG kerja utamanya adalah membuat peta. Banyak peta yang dibuat, makanya perlu sinergi dalam satu peta”, katanya.

Tony Wardoyo berpesan kepada para peserta diseminasi agar pelajari paparan dari para pemateri yang akan menjelaskan tentang apa itu peta dan pemenfaatannya terutama kebijakan satu peta untuk pembangunan wilayah Biak Numfor.

“Perkotaan dan kabupaten itu harus sinergi, dasarnya ya dengan kebijakan satu peta ini. Tentunya untuk mencegak tumpang tindihnya data. Biak Numfor ini dulunya hidup, ada bandara internasional Frans Kaisiepo. Potensi ini harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal”, tambahnya.

Tony menambahkan bahwa di Komisi VII DPR RI ada 3 (tiga) kemitraan; 1. Kementerian ESDM, 2. Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 3. Kemenritek Dikti, termasuk di dalamnya adalah Badan Informasi Geospasial sebagai penyelenggara Informasi Geospasial. Ini adalah LPNK/ Badan yang sangat penting yang selama ini banyak orang belum tahu.

Asisten III Setda Kabupaten Biak Numfor mewakili bupati, A. F Lameky selaku tuan rumah selanjutnya memberikan sambutan. “Pemerintah Biak Numfor mengapresiasi acara ini. Ini satu kegiatan yang bermanfaat karena BIG ini akan menjelaskan tentang hal yang sangat bermanfaat bagi Baik Numfor, Papua dan seluruh Wilayah Indonesia”, katanya.

A. F Lameky menyebutkan bahwa Biak Numfor terdiri dari sekitar 19 distrik dan 250 kampung, Secara topografi sangat bervariasi, sehingga dalam pembangunan butuh perlakuan yang khusus. Jumlah penduduk 140.886 jiwa dengan kepadatan penduduk adalah 37, 04 jiwa/ km2. Biak Numfor memiliki visi menuju bangkit, mandiri dan sejahtera untuk perubahan. Recana Tata Ruang Wilayah sudah diperdakan. RDTR untuk kota sudah, tahun ini diharapkan ada RDTR untuk wilayah kabupaten.

“Mudah-mudahan masyarakat adat yang hadir di acara diseminasi ini bisa memberikan masukan kepada pemerintah pusat yang hadir disini supaya investasi ke Biak Numfor bisa masuk. Kita butuh orang lain yang punya uang untuk datang ke Biak dan melakukan pembangunan. Jika tidak maka Biak Numfor akan tertinggal. Ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi bagi yang datang dari pusat”, tambahnya.

Terkait batas wilayah Biak Numor dengan Kabupaten Supiori. Mudah-mudahan di tahun 2018 ada kepastian batas antara Kabuapaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori. Penjelasan dari BIG pastinya sangat teknis sekali. Kepada bapak ibu, ikuti saja dan pelajati tentang kebijakan satu peta untuk perencanaan yang lebih besar. Negara ini sangat besar, apalagi di Papua sangat kompleks. Pemerintah daerah menaruh harapan yang tinggi sehingga ada hasilnya nanti untuk mendukung pembangunan Biak Numfor, Papua dan Indonesia.

Selanjutnya, Lien Rosalina sebagai Kepala Pusat Pemetaan Integrasi Tematik (PPIT) BIG memberikan sambutan. Lien Rosalina mengatakan bahwa kebijakan satu peta ini merupakan kebijakan yang digaungkan oleh pemerintah dan didukung oleh pemerintah sekarang sejak tahun 2016. 

“Biak Numfor merupakan satu daerah yang sangat strategis dan penting untuk berhubungan dengan dunia luar terutama negara-negara di kawasan pasifik, Australia dan Filipina. Posisi yang sangat strategis ini bisa dimanfaatkan untuk pembangunan, kawasan industri termasuk industri pariwisata dengan dukungan informasi geospasial”, jelasnya.

Menjelaskan tentang profil, Lien mengatakan bahwa BIG adalah instansi yang dulu namanya adalah bakosurtanal yang dibentuk berdasarkan UU no. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Geospasial sendiri adalah ruang lingkup kita berada yang menunjukkan posisi suatu tempat, kegiatan, lokasi dan dimana kita berada dengan koordinat tertentu.

Selanjutnya Lien Rosalina menyerahkan salah satu produk yang menjadi ikon yakni peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada Tony Wardoyo dan A. F Lameky. Selanjutnya mengabadikan momen yang baik itu dengan berfoto bersama para peserta acara diseminasi.

Masuk ke acara berikutnya berupa acara inti berupa diseminasi dengan moderator Didik Mardiyanto. Pembicara pertama Lien Rosalina menjelaskan kebijakan satu peta lahir untuk mengatasi tumpang tindihnya data. Ijin areal tambang dengan areal transmigrasi misalkan, dengan adanya kebijakan satu peta, hal ini bisa diminimalisasi/ diselesaikan.

“Peta tematik jumlahnya ada 85 peta tematik yang dikerjakan oleh 19 kementerian/ lembaga (K/L) dengan cakupan wilayah seluruh wilayah Indonesia. Program Percepatan Impelentasi Kebijakan Satu Peta melalui Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Perpres ini berfungsi sebagai acuan perbaikan data geospasial masing masing sektor dan acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dengan rencana tata ruang”, tambahnya.

Pemateri selanjutnya adalah Parluhutan Manurung dari Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW) BIG. Parluhutan menjelaskan tentang batas wilayah. Parluhutan menyebutkan bahwa sekarang ini sedang digalakkan peta desa untuk diberikan dana desa. Alokasi dana desa ditetapkan dari luas wilayah serta melihat potensi desa. Citra satelit bisa ditambahkan dengan data dari desa. Dengan demikian pemerintah bisa lebih mudah untuk menyebarkan dana desa.

“Sekarang ini ada kebijakan One Map Policy untuk mengatasi ketumpangtindihan data dan informasi geospasial. Ini karena batas desa yang belum jelas akan mengakibatkan ketidakjelasan kepemilikan”, tambahnya.

Dengan adanya peta desa yang dilengkapai data desa, masyarakat bisa mengembangkan wilayahnya dengan menampilkan potensi wisata misalkan. Bentuknya yang digital akan lebih memudahkan untuk lebih mengenalkan wilayahnya. Informasi Geospasial bisa dibuat dan dikembangkan untuk percepatan pembangunan desa.

“Setiap kampung di Biak Numfor dengan jumlah sekitar 326 ini akan dilengkap dengan peta batas-batas administrasi indikatif dengan citra satelit resolusi tinggi pada tahun 2018 ini. Program nasional penyelesaian pemetaan batas desa indikatif ini akan mendukung program pembangunan desa di Biak Numfor berbasis dijital online”, pungkasnya.

Andhika Banguntaji dari Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PTRA) BIG menjelaskan tentang “Pemetaan Partisipatif Masyarakat”. BIG dalam penyusunan peta tata ruang adalah mengecek konsistensi peta pola ruangnya dengan peta peta yang ain supaya tidak terjadi tumpang tindih data.

“Peta tata ruang digunakan sebagai acuan RPJP/ RPJMN/ RPJMD, acuan Pemanfaatan Ruang, memberi kepastian hukum dasar pengendalian pemanfaatan ruang (perijinan lokasi dan sanksi)”, pungkasnya. (ATM)