Cibinong, Berita Geospasial – Guna mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, keragaman budaya, dan cakupan area yang luas di wilayah timur Indonesia, Badan Informasi Geospasial (BIG) mendorong percepatan pembangunan ekosistem informasi geospasial (IG) yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan Sekretaris Utama BIG, Belinda Arunarwati Margono, dalam Rapat Koordinasi (Rakorda) IG Regional Maluku dan Papua yang berlangsung secara daring pada Kamis, 10 Juli 2025.
Belinda menekankan bahwa Rakorda ini adalah momentum strategis untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam penyelenggaraan IG. “Kami menyadari sebagian besar simpul jaringan IG di Maluku dan Papua masih menghadapi tantangan serius, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kualitas data, hingga infrastruktur digital. Rakorda ini menjadi forum evaluasi dan solusi bersama,” ujarnya.
“Kolaborasi yang solid antara pusat dan daerah adalah kunci tumbuhnya ekosistem IG nasional yang sehat dan berdaya saing. Rakorda ini tidak boleh berhenti pada diskusi, tapi harus menjadi pemantik perubahan nyata di lapangan,” pungkas Sekretaris Utama BIG
Rakorda dilakukan secara daring di Badan Informasi Geospasial. dok.BIG/Edwin Rico
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Mohammad Averrouce, menegaskan bahwa data geospasial yang andal sangat strategis untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023.
“Transformasi digital yang kami dorong tidak bisa terlepas dari dukungan data spasial yang akurat dan terkini. Oleh karena itu, peran BIG dan pemerintah daerah sangat krusial dalam menyajikan data geospasial yang dapat digunakan lintas sektor,” ungkap Averrouce.
Direktur Kelembagaan dan Jaringan IG BIG, Rachman Rifai, menanggapi bahwa BIG terus berupaya memperkuat kapasitas simpul jaringan IG melalui pembinaan kelembagaan dan penguatan indeks kinerja. Di sisi lain, kuantitas dan kompetensi Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan (Jabfung Surta) terutama di wilayah timur Indonesia masih belum proporsional.
Menurut Direktur Sumber Daya Manusia IG BIG, Sumaryono, percepatan pemenuhan SDM IG perlu didorong dengan regulasi pemerintah dan kolaborasi stakeholder terkait; perlu standardisasi dan optimalisasi penyelenggaraan IG di instansi pemerintahan, oleh SDM Jabfung Surta, maupun kolaborasi antara pejabat fungsional non-surta serumpun dan tenaga profesional bidang IG; perlu adanya harmonisasi standar kompetensi Jabfung Surta yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); serta pembentukan kemitraan dan jejaring antara pemerintah dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, industri geospasial, hingga komunitas pegiat data spasial.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Ambon, Enrico R. Matitaputty, turut membagikan praktik baik penerapan Satu Data dan Jaringan IG Daerah (JIGD) di Ambon. “Kami telah memulai integrasi data spasial dan statistik melalui proyek percontohan di Teluk Ambon. Dengan tata kelola data yang baik diharapkan akan melahirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” jelas Enrico.
Tantangan pemetaan skala besar di Indonesia yang masih sangat terbatas juga menjadi sorotan. Ketua Tim Koordinasi Batas Desa/Kelurahan dari Direktorat Pemetaan Batas Wilayah dan Nama Rupabumi BIG, Aji Putra Perdana, menjelaskan bahwa penyediaan data batas wilayah dan nama rupabumi harus dipercepat, terutama di daerah-daerah dengan kompleksitas sosial dan geografis seperti Maluku dan Papua.
Rakorda yang mengangkat tema ‘Menjalin Kolaborasi Strategis untuk Daya Saing Industri dan Inovasi Bidang IG’ ini diharapkan dapat memberi kontribusi penting dalam forum Rapat Koordinasi Nasional IG (Rakornas IG) 2025 mendatang, sehingga suara dari timur Indonesia benar-benar menjadi bagian dari arah kebijakan nasional.
Penulis: Luciana Retno Prastiwi
Editor: Intan Pujawati
