Cibinong, Berita Geospasial – Badan Informasi Geospasial (BIG) terus berupaya memperkuat tata kelola organisasi dengan menyelenggarakan `Sosialisasi Sadar Risiko dan Uji Publik Rancangan Kebijakan Manajemen Risiko` pada Rabu, 23 Juli 2025. Kegiatan yang digelar secara paralel di Gedung A dan Gedung S Kantor BIG ini bertujuan menanamkan kesadaran risiko dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh pegawai.
Sekretaris Utama BIG Belinda Arunarwati Margono menegaskan, manajemen risiko bukan sekadar kewajiban, tetapi sudah menjadi kebutuhan mendasar organisasi. “Risiko yang tidak dikelola bisa menimbulkan efek domino. Karena itu, budaya sadar risiko harus menjadi pegangan kita bersama dalam menjamin akuntabilitas dan meningkatkan kualitas pelayanan,” ujarnya.
Plt. Direktur Pengawasan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lady Martha Napitupulu memaparkan materi mengenai manajemen risiko pada acara Sosialisasi Sadar Risiko dan Uji Publik atas Rancangan Kebijakan Manajemen Risiko guna meningkatkan kualitas pengendalian internal di lingkungan BIG yang dihadiri oleh Kepala BIG Muh Aris Marfai, dan Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya BIG. dok.BIG/Risa Krisadhi
Turut hadir sebagai narasumber, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pengawasan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lady Martha Napitupulu. Ia menjelaskan pentingnya penerapan kerangka kerja COSO 2017 dan ISO 31000:2018 dalam manajemen risiko organisasi.
“Pendekatan ini membantu organisasi membangun struktur manajemen risiko yang sistematis dan terdokumentasi, sekaligus memperkuat budaya sadar risiko. Ketika organisasi mampu bergerak lincah (agile) dalam menghadapi tantangan, maka tujuan pembangunan nasional lebih mudah tercapai,” terangnya.
Lady juga menekankan bahwa sinergi antara regulasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) menjadi dasar perlunya sertifikasi manajemen risiko di instansi pemerintah, guna meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.
Senada, Kepala BIG Muh Aris Marfai menyoroti pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam pengelolaan risiko. Terutama menyambut pelaksanaan program strategis, seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara (KPBUMN).
“Perencanaan detail sangat diperlukan agar risiko bisa terantisipasi sejak awal. Pimpinan BIG tidak bisa bekerja sendiri. Masukan dari pihak eksternal seperti BPKP atau Jamdatun sangat penting karena memberikan sudut pandang baru yang lebih tajam,” jelas Aris.
Suasana acara Sosialisasi Sadar Risiko dan Uji Publik atas Rancangan Kebijakan Manajemen Risiko guna meningkatkan kualitas pengendalian internal di lingkungan BIG yang dihadiri oleh Kepala BIG Muh Aris Marfai, dan Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Tinggi Madya BIG dengan narasumber Plt. Direktur Pengawasan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lady Martha Napitupulu. dok.BIG/Risa Krisadhi
Selain sosialisasi, forum ini juga membuka ruang uji publik terhadap rancangan kebijakan manajemen risiko BIG. Berbagai kritik, saran, dan masukan dari peserta akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan sebelum kebijakan diimplementasikan secara menyeluruh.
Sebagai bentuk komitmen bersama, jajaran pimpinan BIG melaksanakan `Deklarasi Sadar Risiko’. Deklarasi ini menjadi simbol keseriusan BIG dalam membangun budaya kerja yang adaptif, antisipatif, dan akuntabel.
Dengan pengelolaan risiko yang terstruktur, BIG optimis mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam menyediakan informasi geospasial yang akurat dan terpercaya untuk mendukung pembangunan nasional.
Reporter: Intan Pujawati
Editor: Kesturi Haryunani
