Cibinong, Berita Geospasial — Dharma Wanita Persatuan (DWP) Badan Informasi Geospasial (BIG) terus menunjukkan kepeduliannya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui `Workshop Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)` yang digelar pada Jumat, 20 Juni 2025.
Acara dibuka oleh Wakil Ketua I DWP BIG Retno Hanindyowati Arief Syafii. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya legalitas usaha dan jaminan kehalalan produk sebagai bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen.
"Dengan NIB dan sertifikat halal, pelaku usaha tidak hanya memperoleh pengakuan resmi, tetapi juga dapat memperluas akses pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen," ujarnya.
Lusi Yenanda (kerudung merah) tengah menjelaskan tentang program OSS dan Sehati kepada peseta workshop Pembuatan NIB dan Sertifikat Halal di BIG pada 20 Juni 2025. dok.BIG / Tommy Nautico
Workshop ini menghadirkan narasumber Lusi Yenanda dan Anum dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Keduanya merupakan pelaku usaha sekaligus pendamping halal bersertifikat.
Saat sesi paparan, Lusi menjelaskan bahwa proses legalisasi usaha kini jauh lebih mudah berkat dukungan pemerintah melalui Program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) dan layanan Online Single Submission (OSS). "Kita hanya perlu menyiapkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan mengikuti langkah-langkahnya. Semua bisa dilakukan secara online," terangnya.
Anum menambahkan, NIB ibarat KTP bagi pelaku usaha. "Tanpa NIB, kita tidak bisa mengakses pembiayaan, ikut pengadaan barang pemerintah, atau masuk ke pasar modern," tegasnya.
Tak hanya sebatas teori, peserta juga mendapat pendampingan langsung dalam proses pembuatan NIB dan pendaftaran sertifikasi halal. Peserta yang hadir pun beragam, tidak hanya dari lingkungan BIG, tetapi juga dari DWP lintas kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Reporter: Farah Leovita
Editor: Kesturi Haryunani
