Peta Skala Besar dari BIG Tekan Biaya RDTR hingga 60%

Palu, Berita Geospasial – Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai menegaskan pentingnya data geospasial yang akurat sebagai dasar pembangunan wilayah berkelanjutan. Hal ini disampaikannya dalam `Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang di Pulau Sulawesi` yang digelar pada Kamis, 10 Juli 2025.

“Pemerintah terus menyediakan data spasial yang presisi. BIG telah menyelesaikan peta dasar skala 1:50.000 untuk seluruh Indonesia, dan peta skala 1:25.000 untuk Jawa. Khusus Sulawesi, kami telah rampung menyusun peta skala besar 1:5.000. Peta ini penting untuk perencanaan tata ruang, pengurangan risiko bencana, dan perlindungan lahan pertanian,” jelas Aris.

Kepala Badan Informasi Geospasial Muh Aris Marfai sedang menghadiri Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi. Dok.BIG/Muchamad Wildan

Aris menambahkan, peta skala besar juga berperan mendukung percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan integrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). “Dengan peta skala 1:5.000, penyusunan RDTR lebih cepat dan hemat. Biaya pemetaan bisa ditekan hingga 50 sampai 60 persen dari total anggaran,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengapresiasi capaian BIG. Menurutnya, peta tersebut sangat strategis dalam mendukung RDTR, yang menjadi dasar penetapan zona investasi, industri, bisnis, dan konservasi.

“Jika RDTR tersedia, tidak boleh ada lagi kesalahan dalam pemanfaatan ruang. Pembangunan harus mengacu pada tata ruang yang jelas dan akuntabel,” tegas Agus Harimurti atau biasa disapa AHY.

Menko AHY juga menyampaikan empat arahan utama untuk pengelolaan pembangunan wilayah, yaitu:

• Menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN+ secara spasial;
• Mempercepat legalisasi RDTR dan pemanfaatan OSS berbasis spasial;
• Mengintegrasikan data sektoral dalam satu basis data geospasial nasional;
• Memastikan seluruh program pembangunan memperhitungkan risiko bencana, kerentanan iklim, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

“Empat arahan ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid juga mengapresiasi kontribusi BIG. Ia menyebut peta skala besar sangat membantu efisiensi anggaran dan peningkatan akurasi dalam penyusunan RDTR dan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

“Tanpa dukungan eksternal, kami hanya bisa menambah sekitar 400 RDTR dengan APBN. Melalui program ILASPP (Integrated Land Administration and Spatial Planning Project) dan dukungan Bank Dunia, kami berhasil menambah 700 RDTR, sehingga totalnya menjadi 1.100. Dengan kerja sama pusat dan daerah, target 2.000 RDTR pada 2029 bisa tercapai, bahkan terlampaui,” kata Nusron.

Pada kesempatan ini, Kepala BIG menyerahkan peta dasar skala 1:5.000 kepada enam pemerintah provinsi di Sulawesi. Penyerahan ini menandai langkah konkret menuju pembangunan wilayah yang lebih tertata, efisien, dan berkelanjutan.

Reporter: Muchamad Wildan Burhani
Editor: Kesturi Haryunani