Jakarta, Berita Geospasial – Badan Informasi Geospasial (BIG) resmi menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Informasi Geospasial (IG) tahun 2025 pada Rabu, 16 Juli 2025, di Gedung Saleh Afiff, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Jakarta. Rakornas bertema ‘Transformasi Awal Penyelenggaraan Informasi Geospasial Menuju Ekosistem Geospasial Nasional’ ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan ekosistem geospasial nasional, sekaligus menjalankan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan IG.
Ketua United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM) Asia Pasifik untuk sektor privat, Zaffar Sadiq Mohamed-Ghouse, turut berbagi wawasan tentang pengembangan ekosistem IG masa depan. Ia menjelaskan bahwa masa depan IG adalah tentang integrasi dan kolaborasi antara berbagai elemen.
“Ekosistem IG dibangun dari enam elemen kunci, antara lain kolaborasi sistem lintas sektor dan wilayah, aktor (manusia/mesin), kemampuan pemrosesan cerdas, standar semantik, ruang data kolaboratif, dan kerangka kerja pemerintah. Konsep utamanya adalah menciptakan sistem yang berpusat pada pengetahuan, menjadikan data sebagai infrastruktur, interoperabilitas semantik dan institusional, serta memastikan data mudah dipahami dan ditindaklanjuti. Kolaborasi para aktor dalam ekosistem IG adalah kunci utamanya,” ungkap Zaffar.
Talkshow pada acara Rakornas Informasi Geospasial 2025 di Jakarta. dok.BIG/Risa Krisadhi
Lebih lanjut, peran penting para stakeholder dalam penyelenggaraan IG yang andal dan terintegrasi dibedah dalam sebuah gelar wicara. Sesi acara yang menghadirkan empat narasumber ini dipandu langsung oleh Direktur Pemetaan Rupabumi Wilayah Darat BIG, Ade Komara Mulyana.
Staf Ahli Bidang Administrasi Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Cahyono Tri Birowo menjelaskan dua area utama data, yaitu struktural dan kewilayahan. Data geospasial bersifat kewilayahan sehingga penting untuk pengambilan kebijakan.
“Transformasi digital tidak hanya tentang pembuatan aplikasi, melainkan juga pemahaman literasi geospasial yang penting bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), bukan hanya pegiat data geospasial. Harapannya, kebijakan dan layanan pemerintah ke depan akan berbasis informasi kewilayahan (geospasial) dengan memanfaatkan data dari BIG, tidak lagi bergantung pada platform eksternal seperti Google Maps,” ucap Cahyono.
Sementara Direktur Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana Bappenas, Dody Virgo Sinaga, memaparkan bahwa ekosistem IG lebih dari sekadar teknologi canggih, namun harus berdampak pada sosial ekonomi. Ekosistem IG dan peran aktif berbagai pihak terkait diharapkan dapat berkontribusi dalam perencanaan pembangunan wilayah menggunakan peta dasar maupun peta tematik.
IG yang akurat sangat krusial bagi penyelenggaraan administrasi pemerintah pusat maupun daerah. “Dukungan data dari BIG, akan mempercepat proses penetapan batas wilayah,” kata Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal Zakaria Ali.
Kemendagri dan BIG akan menerbitkan petunjuk pengelolaan simpul jaringan (SJ) dan surat edaran bersama bagi pemerintah daerah untuk mempermudah koordinasi dan berbagi data. Langkah ini diperlukan karena saat ini leading sector IG di daerah masih beragam, sehingga belum diketahui komponen apa saja yang terlibat dalam pengelolaannya.
Sekretaris Utama BIG, Belinda Arunarwati Margono, menyatakan bahwa penyediaan peta dasar nasional untuk perencanaan wilayah menjadi tanggung jawab BIG. Namun saat ini, pemanfaatan peta skala menengah masih belum optimal karena diperlukan skala yang lebih besar. BIG dituntut, terutama dalam penguatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia bidang IG, peningkatan literasi, kebermanfaatan, serta pendampingan implementasi IG di lapangan.
Penyelenggaran IG di daerah diharapkan tidak hanya fokus pada kinerja SJ, tetapi juga pada pengembangan peta tematik yang dapat menonjolkan keunikan suatu wilayah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh SJ IG kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia berkinerja unggul dan optimal.
Penulis: Luciana Retno Prastiwi
Editor: Intan Pujawati
