Cibinong, Berita Geospasial – Integrasi data pertanahan dengan data spasial merupakan bagian dari Program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) dan Transmigrasi Tuntas (Trans Tuntas). Untuk mendukung hal tersebut, Badan Informasi Geospasial (BIG) menggelar Workshop Konsolidasi Data Spasial Hak Pengelolaan (HPL) di Kawasan Transmigrasi pada Kamis, 18 September 2025 berlokasi di Kantor BIG, Cibinong.
Theresia Retno Wulan, Surveyor Pemetaan Ahli Madya dari Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik (DISIGT) BIG, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan kompilasi data dari berbagai kementerian.
“Dari data yang masuk, ada lima lokasi transmigrasi yang sudah sesuai dan tujuh lokasi lain yang perlu ditindaklanjuti. Data ini sifatnya dinamis, sehingga harus terus dilaras dan diperbarui,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, BIG dan kementerian terkait menunjukkan komitmen memperkuat tata kelola lahan berbasis geospasial. Sinkronisasi data diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan nasional, khususnya di kawasan transmigrasi.
Senada, Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi, Muhammad Burhanudin Borut juga menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan data lahan dengan pendekatan spasial.
“Kita sudah menemukan beberapa lokasi transmigrasi yang sertifikatnya ada, tetapi data spasialnya tidak tersedia. Ada juga HPL yang baru sampai pada surat keputusan tanpa sertifikat. Kondisi faktual ini perlu segera kita selesaikan dengan pendekatan yang tepat,” jelas Burhanudin.
Adapun workshop diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Transmigrasi. Fokus utama kegiatan ini adalah menyelaraskan data spasial HPL guna mempercepat penyelesaian isu lahan transmigrasi.
Melalui kegiatan ini, BIG dan kementerian terkait menunjukkan komitmen memperkuat tata kelola lahan berbasis geospasial. Sinkronisasi data diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan nasional, khususnya di kawasan transmigrasi.
Reporter: Azzahra Putri Khairani
Editor: Luciana Retno Prastiwi
