Bali, Berita Geospasial – Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri dan Pusat Studi Asia Tenggara (PSAT) menggelar ‘The 34th Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea’ pada 17-18 September 2025 di Bali. Lokakarya ini dihadiri oleh 67 peserta yang berasal dari 7 negara, yaitu Cina, Indonesia, Myanmar, Filipina, Chinese Taipei, Thailand, dan Vietnam.
Selama lebih dari tiga dekade, lokakarya ini diprakarsai oleh Indonesia sebagai platform yang krusial dalam mengurangi risiko, memelihara komunikasi, dan mengidentifikasi area kerja sama praktis di negara kawasan Laut Cina Selatan.
Plt. Kepala BSKLN, Duta Besar Abdul Kadir Jailani, menyoroti strategi menjaga relevansi dan dampak dari lokakarya ini. "Di Laut Cina Selatan, perdamaian dibudidayakan, bukan dideklarasikan," tegasnya ketika membuka acara.
Ia juga menekankan bahwa kontestasi sesungguhnya di kawasan ini bukanlah tentang wilayah, melainkan tentang kemampuan membangun kepercayaan untuk mencegah konflik sebelum terjadi. Indonesia berkomitmen untuk terus menyediakan kepemimpinan yang berprinsip dan tidak memihak, dan berakar pada keyakinan akan perdamaian regional.
Pada agenda pertama, Kepala BIG, Prof. Muh Aris Marfai, secara resmi membuka ‘The 20th Working Group Meeting on the Marine and Coastal Environment in the South China Sea’. Kelompok Kerja ke-20 ini mendorong kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan mencari solusi bersama untuk tantangan dalam pengelolaan zona pesisir di Laut Cina Selatan.
Sementara itu Direktur Sistem Referensi Geospasial, Moh. Fifik Syafiudin melaporkan pelaksanaan ‘The 19th Working Group Meeting on the Marine and Coastal Environment in the South China Sea’.
Para delegasi juga memaparkan upaya, tantangan, dan pencapaian masing-masing negara dalam mengelola lingkungan laut dan pesisir. Diskusi utama mencakup kemajuan dalam mengatasi degradasi lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, penurunan muka tanah, kenaikan permukaan air laut, dan dampak perubahan iklim. Para peserta juga membahas penggunaan teknologi geospasial dan metode inovatif untuk memantau ekosistem pesisir.
Pada forum ini juga disepakati bahwa pertemuan Kelompok Kerja ke-21 yang akan datang berfokus pada perencanaan tata ruang pesisir di Laut Cina Selatan, dengan penekanan pada pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.
Dengan semangat kolaborasi, lokakarya ke-34 ini diharapkan dapat terus menjadi platform penting untuk berbagi wawasan, memperkuat sinergi, dan memajukan upaya kolektif untuk melindungi lingkungan laut dan pesisir negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan.
Reporter: Siti Purwanti
Editor: Intan Pujawati
