Bogor, Berita Geospasial – Badan Informasi Geospasial (BIG) menegaskan pentingnya peta dasar sebagai fondasi kedaulatan data geospasial nasional. Komitmen tersebut mengemuka dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) bertema `Peta Dasar sebagai Pilar Kedaulatan Data Geospasial Nasional` yang digelar pada Kamis, 30 April 2026.
Forum strategis ini menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk menghimpun masukan, pandangan, serta rekomendasi dalam menyusun rencana dan strategi mewujudkan kedaulatan data geospasial nasional. Fokus pembahasan mencakup pengembangan mekanisme, hingga infrastruktur pendukung untuk penyediaan peta dasar skala besar 1:5.000 di seluruh wilayah Indonesia.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BIG Arief Syafii menjelaskan, tema yang diangkat bukan sekadar teknis, melainkan menyangkut kepentingan fundamental negara. Peta dasar, kata dia, menjadi rujukan utama bagi berbagai sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga pelaku usaha dan masyarakat luas.
“Pemilihan tema ini sangat penting karena terkait langsung dengan isu kedaulatan data geospasial nasional. Peta dasar digunakan oleh banyak pihak dalam berbagai aspek kehidupan,” ujar Arief.
Sebagai lembaga yang mengemban mandat penyelenggaraan informasi geospasial, BIG bertanggung jawab memastikan pengelolaan data dilakukan secara aman, tertib, dan sesuai prinsip interoperabilitas serta perlindungan data. Arief menegaskan, peta dasar harus berada dalam kendali negara karena merepresentasikan kondisi geografis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Karena ini data strategis, maka penguasaannya harus oleh negara dan keamanannya wajib dijaga,” katanya.
Arief juga menyoroti pentingnya penguatan kebijakan untuk menopang kedaulatan geospasial. Menurutnya, kerangka regulasi seperti Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia perlu diperkuat, seiring inisiatif legislatif untuk menyusun undang-undang terkait satu data nasional.
Senada, Deputi Bidang Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional Mayjen TNI Ari Yulianto menilai bahwa keberadaan peta dasar sangat krusial dalam konteks pertahanan dan keamanan negara. “Bayangkan jika kita tidak memiliki peta dasar dan tidak memahami lanskap wilayah kita sendiri. Ini sangat krusial,” tegasnya.
DKT ini juga merumuskan sejumlah rekomendasi strategis. Direktur Pemetaan Rupabumi Wilayah Darat BIG Ade Komara menyampaikan tiga poin utama hasil diskusi.
Pertama, perlunya penguatan kebijakan dan kelembagaan untuk membangun kedaulatan geospasial nasional yang tangguh. Kedua, penguatan sumber daya manusia dan ekosistem geospasial guna mencapai kemandirian. Ketiga, peningkatan aspek keamanan dalam proses produksi peta dasar.
Diskusi berlangsung dalam dua sesi yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor. Pada sesi pertama, narasumber berasal dari pemerintah, pertahanan, keamanan siber, hingga industri. Sedangkan, sesi kedua diskusi melibatkan perwakilan kementerian teknis, perencana pembangunan, serta asosiasi pelaku usaha di bidang survei dan pemetaan.
Reporter: Fauzi Perdanaputra
Editor: Kesturi Haryunani
