Cibinong, Berita Geospasial – Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga wilayah pesisir, mulai dari perubahan muka laut, abrasi, hingga penurunan muka tanah. Kondisi tersebut menuntut pendekatan berbasis data dan kerja sama lintas negara untuk mendukung pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu serta perencanaan tata ruang yang adaptif.
“Proyek ini bertujuan untuk menentukan dan membangun kapasitas dalam metodologi yang tepat untuk mendukung pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan penataan ruang,” ujar Kepala Pusat Strategi Kebijakan Isu Spesial dan Analisis Data, Kementerian Luar Negeri, Gita Loka Murti saat Project Meeting on Methodology for Coastal Subsidence Monitoring and Coastline Change Modelling for Integrated Coastal Zone Management and Spatial Planning yang diselenggarakan Badan Informasi Geospasial (BIG) di Cibinong pada Kamis, 24 September 2026.
Proyek yang dimaksud telah diusulkan Indonesia saat Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea pada 2025. Forum tersebut mempertemukan peserta dari kawasan Asia Tenggara dan sejumlah negara lainnya untuk bertukar pengetahuan serta pengalaman dalam mengembangkan metodologi pemantauan penurunan muka tanah, perubahan muka laut, dan pemodelan perubahan garis pantai.
Selain memperkuat kapasitas teknis, kegiatan ini juga membuka ruang dialog untuk membangun kepercayaan antarnegara di kawasan Laut Cina Selatan. “Dengan menghadapi tantangan yang sama, para pakar dan lembaga dapat memperkuat hubungan profesional dan membangun kolaborasi,” tegas Gita.
Pada project meeting ini, BIG menegaskan perannya dalam menyediakan dan mengembangkan informasi geospasial untuk mendukung pemahaman terhadap dinamika wilayah pesisir. Data yang diperlukan mencakup perubahan garis pantai multitemporal, pengamatan muka laut, pengukuran penurunan muka tanah, topografi, batimetri, hingga informasi oseanografi.
Direktur Pemetaan Rupabumi Wilayah Laut dan Pantai BIG Astrit Rimayanti menjelaskan, data geospasial berperan penting dalam mengidentifikasi kondisi wilayah pesisir sekaligus menelusuri pola perubahannya dari waktu ke waktu.
“Informasi tersebut tidak hanya menggambarkan kondisi wilayah pesisir saat ini, tetapi juga membantu memahami perubahan yang telah terjadi serta kecenderungannya dari waktu ke waktu,” jelasnya.
BIG mendorong integrasi berbagai informasi tersebut agar menghasilkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan wilayah pesisir. Hasil analisis dapat disajikan melalui peta tematik dan sistem informasi geospasial berbasis web, sehingga memudahkan berbagai pihak mengakses dan memanfaatkan informasi sesuai kebutuhan pengelolaan pesisir dan perencanaan tata ruang.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Sistem Referensi Geospasial BIG Fifik Syafiudin menekankan pentingnya penyempurnaan teknis terhadap usulan proyek dan kerangka metodologi yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, rancangan metodologi yang disusun perlu melalui diskusi dan pengembangan lebih lanjut sebelum menjadi acuan bersama.
“Oleh karena itu, draf tabel metodologi yang disajikan hari ini dimaksudkan sebagai dasar untuk diskusi berkelanjutan, bukan sebagai pengaturan metodologis akhir,” ungkap Fifik.
Melalui pertemuan ini, BIG berharap para peserta dapat merumuskan landasan metodologi yang semakin matang untuk mendukung pemantauan penurunan muka tanah dan pemodelan perubahan garis pantai. Hasil pembahasan juga diharapkan menjadi pijakan bagi pengembangan proyek berikutnya sekaligus memperkuat kolaborasi antarnegara dalam menghadapi tantangan pengelolaan wilayah pesisir.
“Hasil project meeting akan memberikan fondasi yang kuat untuk tahap pengembangan proyek berikutnya dan memperkuat kolaborasi di antara pihak-pihak yang berpartisipasi,” pungkas Fifik.
Reporter: Farrah Leovita Pangestu
Editor: Kesturi Haryunani
