Jakarta, Berita Geospasial – Badan Informasi Geospasial (BIG) menegaskan komitmennya mendukung tata kelola data terpadu, transparan, dan inklusif melalui partisipasi dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Forum bertema `Menuju Tata Kelola Data yang Terpadu, Transparan, dan Inklusif untuk Perumusan Kebijakan yang Lebih Baik` ini digelar di Grha Ali Sadikin, Balai Kota DKI Jakarta, pada Kamis, 19 Juni 2025.
Kepala BIG Muh Aris Marfai (tiga dari kiri) menghadiri acara pembukaan Forum Satu Data Indonesia tingkat Provinsi pada Kamis, 19 Juni 2025. dok. BIG/Bramanto Apriandi
“Data hari ini bukan lagi pelengkap, tetapi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, khususnya di tingkat Provinsi DKI Jakarta,” tegas Sekretaris Daerah DKI Jakarta dalam sambutannya.
Kepala BIG Muh Aris Marfai hadir sebagai narasumber dalam diskusi panel yang bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun Jakarta sebagai kota global berbasis data. Sebagai kepala lembaga pemerintah yang menangani informasi geospasial, ia menekankan pentingnya data spasial akurat dan mutakhir dalam mendukung perencanaan pembangunan, penataan ruang, serta pembagian wilayah administratif.
“Informasi geospasial yang kami hasilkan menjadi dasar penting untuk mendukung kebijakan dan program pembangunan agar lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Aris juga menyoroti peran simpul jaringan dan Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) dalam mewujudkan integrasi data nasional. Geoportal ini menyajikan data spasial berbasis koordinat yang terhubung dengan portal Satu Data Indonesia, sehingga memperkuat penyelenggaraan data lintas sektor.
Forum juga menghadirkan sejumlah narasumber untuk mendukung penguatan sistem data nasional. Direktur Data Pembangunan dan Pemerintahan Digital Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dini Maghfirra, memaparkan kebijakan Satu Data Indonesia dalam perspektif nasional dan penguatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sedangkan, peneliti utama Smeru Institute Asep Suryahadi berbagi praktik baik integrasi data dalam kebijakan kesejahteraan sosial. Pakar tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna menyampaikan praktik global pemanfaatan data spasial untuk kebijakan tata ruang. Terakhir, Direktur Konstruksi Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta Weni Maulina menjelaskan penggunaan data spasial dalam kebijakan transportasi perkotaan.
Melalui forum ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan para pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam mendorong tata kelola data yang lebih baik demi perumusan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Reporter: Bramanto Apriandi
Editor: Kesturi Haryunani
