Jakarta, Berita Geospasial – Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui usulan tambahan anggaran belanja Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2026. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Jakarta pada Selasa (8/7/2025) ini, BIG mengajukan tambahan Rp206,3 miliar, sehingga pagu indikatifnya naik dari Rp2,197 triliun menjadi Rp2,404 triliun. Sebagian besar dana tersebut berasal dari pinjaman luar negeri untuk percepatan Peta Dasar Skala Besar.
Kepala BIG Muh Aris Marfai menyatakan bahwa anggaran yang ada saat ini tidak mencukupi untuk operasional kegiatan strategis karena sebagian besar terserap untuk belanja gaji dan lisensi perangkat lunak. "Oleh karena itu, kami mengajukan tambahan sebesar Rp206,3 miliar untuk mendukung program prioritas,” kata Aris.
BIG juga tengah memperjuangkan kenaikan tunjangan kinerja menjadi 80 persen, dari sebelumnya hanya 70 persen. Menurut Aris, tunjangan yang lebih layak penting untuk motivasi dan penghargaan pegawai. “Kami sangat berharap dukungan Komisi XII untuk mendorong proses ini ke Kementerian Sekretariat Negara dan Presiden. Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang sudah tujuh kali kami raih dari BPK adalah modal penting kami,” ujarnya.
Sepanjang 2025, BIG mencatat sejumlah capaian program strategis. Di antaranya penegasan batas desa yang hampir rampung dengan progres mencapai 98,6 persen, penyusunan peta dasar wilayah laut skala besar sebesar 39 persen, serta pemasangan pilar batas negara sebesar 18,5 persen. Aris juga melaporkan realisasi anggaran pada semester pertama 2025 ini mencapai lebih dari 14 persen.
Menanggapi hal itu, Ketua Sidang dari Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menyatakan pihaknya mendukung penuh penguatan peran BIG dalam mendukung pembangunan nasional berbasis geospasial. Ia juga menyetujui usulan kenaikan anggaran dan mendukung peningkatan tunjangan kinerja pegawai BIG yang saat ini dinilai masih tertinggal dibandingkan kementerian/lembaga lain. “Kinerja yang baik harus diapresiasi. Kami akan mendukung langkah BIG untuk memperkuat kelembagaan, termasuk soal kesejahteraan pegawai,” kata Sugeng.
Komisi XII juga meminta BIG meningkatkan intensitas sosialisasi informasi geospasial (IG), baik kepada masyarakat maupun pemerintah daerah, mengingat data geospasial semakin penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis wilayah.
Turut hadir, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) pada forum yang sama. Komisi XII mendorong kedua lembaga untuk terus menjaga akuntabilitas, termasuk dengan menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada laporan keuangan tahun anggaran sebelumnya.
Rapat ditutup dengan komitmen dari DPR RI untuk terus memperkuat kemitraan dengan lembaga-lembaga strategis seperti BIG. “Kami sangat menghargai dukungan ini. Sosialisasi IG ke seluruh Indonesia sangat penting, dan kami siap bekerja lebih keras untuk memastikan data yang kami hasilkan benar-benar bermanfaat untuk pembangunan nasional,” ujar Aris.
Reporter: Risa Krisadhi
Editor: Intan Pujawati
