Cibinong, Berita Geospasial - Badan Informasi Geospasial (BIG) terus memperkuat tata kelola organisasi dengan menyusun Kebijakan Manajemen Risiko yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang adaptif dan akuntabel, sehingga siap mengantisipasi segala ketidakpastian.
Inspektur BIG Habib Subagio menegaskan, manajemen risiko bukan sekadar formalitas atau beban administrasi. “Ini adalah alat bantu untuk bekerja lebih cerdas, terstruktur, dan aman,” tegasnya pada Selasa, 22 Juli 2025.
BIG telah menerapkan pedoman penilaian risiko sejak 2018, namun belum memiliki kebijakan umum yang menyeluruh. Melalui kebijakan baru ini, manajemen risiko akan menjadi bagian dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan.
“Kami mengacu pada ISO 31000 dan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Inspektorat hadir sejak tahap perencanaan kegiatan, agar risiko dikenali dan dimitigasi sejak dini,” ujar Habib.
Ia menjelaskan, tanggung jawab manajemen risiko berada di seluruh lini organisasi. Mulai dari unit pelaksana, hingga pengawasan internal. Inspektorat BIG berperan aktif dalam memberikan pendampingan, melakukan audit berbasis risiko, serta mendorong integrasi risiko ke dalam program strategis, seperti Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (KPBUMN) yang dimulai pada 2025.
Dalam konteks ILASPP yang didanai World Bank, Habib menyoroti risiko teknis, seperti kualitas data dan koordinasi lintas lembaga. Sedangkan pada KPBUMN, BIG mewaspadai risiko tata kelola, reputasi, dan keamanan data. Hal ini penting untuk diperhatikan karena jika terjadi kebocoran data, dampaknya bisa sangat luas.
Habib juga mendorong seluruh pegawai BIG dapat membangun pola pikir positif terhadap risiko. “Risiko tidak harus dihindari, tapi dikelola secara bijak. Ini soal kepedulian terhadap kualitas hasil kerja kita,” pesannya.
Dengan kebijakan ini, BIG berharap seluruh proses kerja berjalan lebih efisien, anggaran terserap optimal, dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga semakin meningkat.
Reporter: Kesturi Haryunani
Editor: Intan Pujawati
