Pekanbaru, Berita Geospasial - Luasnya perkebunan kelapa sawit rakyat di Riau, mendorong perlunya tata kelola yang semakin akurat, terukur, dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dikembangkan adalah pemanfaatan informasi geospasial untuk mendukung penandaan geografis blok tanam sebagai bagian dari penguatan implementasi sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) Belinda Arunarwati Margono saat melakukan audiensi /dok. BIG
“Informasi geospasial menjadi fondasi penting untuk memastikan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan secara lebih terukur dan akurat. Melalui dukungan data serta referensi geospasial yang andal, BIG berupaya memastikan penandaan geografis blok tanam memiliki ketelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung tata kelola perkebunan yang berkelanjutan,” ujar Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) Belinda Arunarwati Margono saat melakukan audiensi bersama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, United Nations Development Programme (UNDP), dan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dengan Pemerintah Provinsi Riau pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari koordinasi untuk mempersiapkan kunjungan lapangan, sekaligus memperkuat implementasi sertifikasi ISPO di sektor perkebunan kelapa sawit. Para peserta audiensi juga membahas kondisi eksisting, kesiapan data, aspek regulasi, serta tantangan teknis dan kelembagaan dalam penerapan penandaan geografis.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) yang juga Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau Muhammad Job Kurniawan menanggapi, percepatan sertifikasi ISPO penting dilakukan mengingat besarnya peran perkebunan rakyat dalam sektor kelapa sawit Riau. Menurutnya, penguatan tata kelola perlu berjalan seiring dengan upaya meningkatkan produktivitas pekebun.
“Kami ingin ke depan bagaimana perkebunan rakyat ini didorong produktivitasnya. Jika terjadi peningkatan produktivitas, tentu produksi nasional dan perekonomian Riau juga akan meningkat, termasuk ekspor dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya,” ujar Job.
Saat ini, Riau memiliki sekitar 3,8 juta hektare perkebunan kelapa sawit dengan produksi crude palm oil (CPO) sekitar 9,1 juta ton. Sekitar 91 persen dari total areal merupakan perkebunan rakyat. Besarnya porsi tersebut menjadikan penguatan tata kelola dan ketelusuran perkebunan sebagai bagian penting dalam mendorong produktivitas sekaligus memenuhi prinsip keberlanjutan.
Karena itu, ketersediaan data lokasi, batas wilayah, dan blok tanam yang akurat menjadi kebutuhan penting. Informasi tersebut dapat membantu memperjelas kondisi perkebunan hingga tingkat tapak dan mendukung proses verifikasi dalam penerapan standar ISPO.
Tidak hanya menyiapkan dukungan teknis, BIG juga memperkuat tata kelola data geospasial untuk menjawab kebutuhan ketelusuran komoditas di pasar global. Upaya tersebut mencakup penyusunan pedoman penandaan geografis, pedoman verifikasi data, hingga pengaturan berbagi data geospasial ke luar negeri.
“BIG menyusun pedoman penandaan geografis, pedoman verifikasi data, dan peraturan berbagi data ke luar negeri. Hal ini untuk menjawab tantangan EUDR (EU Deforestation Regulation), sekaligus mengantisipasi pemerintah untuk mengamankan data spasial yang ada di dalam negeri serta kaitannya dengan kedaulatan negara,” jelas Belinda.
Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Riau, sebanyak 37 asosiasi dan koperasi pekebun kelapa sawit telah mengantongi sertifikasi ISPO. Sebarannya meliputi 17 organisasi di Kabupaten Siak, masing-masing tujuh organisasi di Kabupaten Indragiri Hulu dan Pelalawan, empat organisasi di Kabupaten Rokan Hulu, serta dua organisasi di Kabupaten Rokan Hilir.
Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke lokasi sampel uji penandaan geografis blok tanam di Gapoktan Manunggal Sakti, Desa Sialang Sakti, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, serta Indonesia Continuously Operating Reference Station (InaCORS) di Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru. Dalam kegiatan ini, BIG memberikan dukungan teknis dan menyediakan infrastruktur referensi geospasial.
Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke lokasi pelaksanaan penandaan geografis blok tanam serta Indonesia Continuously Operating Reference Station (InaCORS) BIG pada 2 Oktober 2026. Pada kegiatan ini, BIG mengambil peran melalui dukungan teknis dan penyediaan infrastruktur referensi geospasial.
Kunjungan ke InaCORS BIG bertujuan memberikan pemahaman mengenai fungsi jaringan CORS sebagai referensi koordinat yang mendukung pengukuran Global Navigation Satellite System (GNSS) dengan ketelitian tinggi. Infrastruktur ini juga menunjang akuisisi data geospasial dan penginderaan jauh, sehingga informasi posisi yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi dan konsistensi yang lebih baik.
Kolaborasi di Riau memperlihatkan bahwa pemanfaatan informasi geospasial tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengukuran, tetapi juga berperan dalam memperkuat tata kelola perkebunan. Data yang akurat dan terintegrasi dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan memperoleh gambaran kondisi perkebunan secara lebih jelas, sekaligus mendukung pengawasan dan pengambilan kebijakan.
Sebagai informasi, kegiatan audiensi turut dihadiri jajaran dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Riau, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau, serta akademisi Universitas Riau. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut memperkuat ruang kolaborasi untuk menyelaraskan kebutuhan data, kebijakan, dan kondisi di lapangan dalam mendukung penerapan ISPO.
